Lokasi tersebar di lima gampong pada Kecamatan Krueng Sabee dan Setia Bakti; proses penataan masih memasuki tahap akhir.
CALANG — Kementerian Kehutanan menyetujui penataan sekitar 1.198,33 hektare kawasan hutan di Kabupaten Aceh Jaya menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Persetujuan itu dibahas melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Aceh Jaya, Dahrial Saputra, menjelaskan perkembangan tersebut pada Kamis, 12 November 2026, setelah pembahasan hasil tata batas perubahan kawasan hutan di Banda Aceh.
Tersebar di lima gampong
Luasan yang dibahas mencakup Gampong Panggong di Kecamatan Krueng Sabee. Empat lokasi lainnya berada di Kecamatan Setia Bakti, yakni Gampong Lhok Bot, Baroh, Pantee Kuyuen, dan Lhok Timon.
Menurut Dahrial, proses penataan dimulai sejak 2023 dan saat ini memasuki tahapan akhir. Pemerintah daerah berharap penyelesaian status kawasan dapat memberikan kepastian penguasaan tanah sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemanfaatan lahan perlu mengikuti ketentuan
APL merupakan kawasan di luar fungsi kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan nonkehutanan sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku. Perubahan status kawasan tidak dengan sendirinya berarti setiap bidang telah memiliki sertifikat hak atas tanah.
Dahrial mengingatkan calon penerima manfaat agar menggunakan lahan secara bijaksana dan produktif serta tidak memperjualbelikan tanah hasil program penataan tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh juga menyampaikan dukungan terhadap penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dengan tetap memperhatikan persyaratan peraturan perundang-undangan.
Sumber informasi: keterangan DPMPKB Aceh Jaya dan DLHK Aceh sebagaimana diberitakan ANTARA pada 12 November 2026.
