BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 10,83 persen pada 2029. Target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut akan dikejar melalui program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan pendampingan keluarga.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu (11/11/2026), sebagaimana diberitakan ANTARA pada Kamis (12/11/2026).
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dikutip pemerintah provinsi, prevalensi stunting Lampung pada saat itu berada di angka 15,9 persen. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran tahun 2024, bukan data terbaru yang otomatis menggambarkan kondisi November 2026.
Pemerintah provinsi menyebut ada lima wilayah yang memerlukan perhatian lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu. Pemerintah menekankan pentingnya pembenahan data dan pendampingan agar intervensi menjangkau kelompok yang tepat.
Salah satu pendekatan yang dijalankan ialah kampanye pemenuhan protein hewani, termasuk melalui konsumsi telur. Program komunikasi gizi tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman keluarga mengenai kebutuhan pangan bergizi.
Pemprov Lampung juga menjalankan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan. Contoh pelaksanaannya berupa pemberian kudapan berbahan ikan kepada 100 anak di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pesawaran.
Perhatian lain ditujukan pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Dukungan meliputi tablet tambah darah, makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi kelompok berisiko, serta konseling gizi bagi keluarga.
Pemerintah juga mengembangkan Desa Tapis sebagai wadah kerja sama di tingkat desa. Program ini diarahkan untuk menguatkan posyandu, pelayanan kesehatan keluarga, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting.
Dukungan filantropi menjadi bagian dari langkah tersebut. Pemprov menyebut kolaborasi dengan Baznas untuk bantuan pangan bagi ibu hamil, serta dukungan senilai Rp479 juta dari Baznas RI bagi penguatan lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten.
Pemerintah provinsi menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja sama antarsektor, bukan hanya petugas kesehatan. Ketersediaan data, layanan dasar, dukungan anggaran, edukasi, dan ketahanan pangan perlu berjalan bersama.
Target 10,83 persen pada 2029 masih merupakan sasaran kebijakan. Kemajuan menuju target tersebut perlu dinilai berdasarkan survei dan evaluasi resmi berikutnya, bukan semata-mata dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan.
Ilustrasi makanan bergizi; bukan dokumentasi program pencegahan stunting di Lampung. Foto: Anna Pelzer/Unsplash.
Sumber fakta: keterangan Wakil Gubernur Lampung melalui ANTARA Lampung, 12 November 2026. Penulis: Dedek Lestari. Editor: Azlan Shah.
