BANDA ACEH, Sabtu, 4 April 2026, 09.30 WIB — Pemerintah Aceh meminta bupati dan wali kota mengaktifkan posko percepatan pendataan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi. Langkah ini dinilai mendesak karena validasi data menjadi syarat utama agar bantuan dan pembangunan huntap bisa bergerak lebih cepat di daerah terdampak.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menegaskan, hingga awal April 2026 baru 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak yang telah menyelesaikan pendataan untuk pembangunan huntap. Di sisi lain, Pemerintah Aceh sebelumnya juga telah mempercepat identifikasi lahan huntap di 17 kabupaten/kota agar lokasi pembangunan benar-benar siap secara administrasi dan teknis.
Tekanan pada sisi data ini berkaitan langsung dengan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Platform tanggapi Pemerintah Aceh mencatat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh mencapai Rp 153,25 triliun, dengan dampak bencana meluas ke 206 kecamatan dan 3.078 desa. Angka itu menunjukkan bahwa pemulihan tidak cukup hanya dengan penanganan darurat, tetapi memerlukan basis data penerima yang rapi sampai ke nama dan alamat warga.
Dek Fadh menekankan pengaktifan posko penting untuk mempercepat pemetaan calon penerima dan penempatan warga. Pengalaman pembangunan 104 unit huntap di Aceh Utara dijadikan rujukan agar pendataan tidak berulang dan penempatan penerima tepat sasaran. Pemerintah Aceh juga sudah menyoroti kendala lapangan, termasuk persoalan lahan dan penolakan di beberapa titik, sehingga koordinasi lintas daerah tetap dibutuhkan.
Bagi warga, lambatnya pendataan berarti lambat pula kepastian tempat tinggal permanen. Di banyak wilayah terdampak, persoalan hunian berkaitan dengan akses sekolah anak, aktivitas ekonomi keluarga, dan pemulihan layanan dasar. Karena itu, percepatan posko bukan hanya urusan administrasi, melainkan juga menyangkut seberapa cepat keluarga korban bisa kembali hidup lebih normal.
Ke depan, fokus Pemerintah Aceh diperkirakan tetap pada penuntasan data, kepastian lahan, dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat untuk tahap pembangunan fisik. Warga di daerah terdampak diimbau memastikan data keluarga, lokasi rumah rusak, dan dokumen pendukung terdaftar melalui jalur resmi pemerintah kabupaten/kota agar tidak tertinggal dari proses verifikasi berikutnya.
