[KARANG BARU/ACEH TAMIANG], Sabtu, 20 Desember 2025, 20.30 WIB — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) korban banjir bandang, seiring pengerahan alat berat untuk pembersihan material. Layanan kesehatan turut diperkuat melalui dukungan tenaga medis di lapangan, dengan fokus pada keselamatan dan pemulihan aktivitas warga.
Pemerintah daerah di Aceh Tamiang mulai menata fase pemulihan pascabanjir bandang, terutama untuk warga dari wilayah terdampak di Kecamatan Karang Baru dan sekitarnya. Persiapan huntara dilakukan agar keluarga yang rumahnya rusak berat tidak kembali ke zona rawan saat cuaca masih berpotensi ekstrem.
Dari sisi kesiapan lokasi, pemerintah daerah mengusulkan lahan seluas 10 hektare untuk huntara, termasuk opsi di kawasan perkebunan. Penyiapan lahan dilakukan bertahap dengan pembersihan area dan penataan akses. Sejumlah alat berat dilibatkan untuk membersihkan material kayu dan sedimen yang tersisa di titik-titik kritis aliran air, terutama yang mengganggu mobilitas warga dan pekerjaan normalisasi.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB: “Pemkab Aceh Tamiang sudah mengusulkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang.”
Bagi warga, ketersediaan huntara menjadi kebutuhan mendesak karena membantu pemulihan rutinitas: anak-anak kembali belajar, keluarga dapat menyimpan barang yang tersisa dengan lebih aman, dan pelayanan dasar (air bersih, sanitasi, pos kesehatan) bisa dipusatkan. Di lapangan, proses pembersihan material banjir juga berpengaruh langsung pada kelancaran akses menuju pasar, puskesmas, serta jalur distribusi bantuan logistik.
Layanan kesehatan berjalan beriringan dengan upaya pemulihan fisik wilayah. Dukungan pemeriksaan kesehatan dan penanganan medis diperkuat melalui kehadiran unsur TNI AL yang menyiapkan personel untuk pelayanan kepada warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga dengan penyakit bawaan. Pemeriksaan kesehatan dan rujukan dini diperlukan mengingat risiko pascabanjir—mulai dari infeksi kulit, diare, hingga demam—biasanya meningkat di pengungsian atau rumah yang lembap.
Ke depan, pemerintah daerah menyiapkan langkah lanjutan yang menitikberatkan pada normalisasi sungai, perbaikan akses, serta percepatan pembangunan huntara agar warga tidak berlama-lama berada di lokasi yang tidak layak huni. Warga diimbau tetap mengikuti arahan posko, menghindari bantaran sungai saat hujan deras, serta segera melapor bila menemukan retakan tanah, longsor kecil, atau jembatan/akses yang melemah.
