BATAM, Selasa, 23 September 2025, WIB — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam. Forum yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu menekankan penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kesiapan daerah menyongsong kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) 2026. Bagi Aceh, arahan utama menyasar efisiensi belanja, penguatan UMKM, dan penyerapan program pusat agar manfaatnya langsung ke warga.
Rakor dihadiri kepala daerah dari seluruh provinsi di Sumatra, baik langsung maupun diwakili. Agenda terfokus pada sinkronisasi kebijakan daerah dengan prioritas nasional, termasuk penyesuaian fiskal 2026 dan respons terhadap dinamika keamanan. Untuk Aceh, materi ini relevan dengan kebutuhan menjaga stabilitas layanan publik sembari menata ulang belanja rutin agar ruang fiskal memadai bagi belanja produktif seperti irigasi, jalan, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam arahannya, Tito menegaskan pentingnya kerja bersama seluruh pemda agar program nasional berdampak nyata di daerah. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri — “Sinergi dan koordinasi adalah kunci utama.” Ia juga menyorot tiga langkah strategis bagi pemda menghadapi pengalihan TKD 2026 bernilai sekitar Rp 693 triliun: pertama, efisiensi belanja daerah; kedua, menggali pendapatan yang tidak membebani masyarakat kecil dengan menghidupkan sektor swasta dan UMKM; ketiga, menangkap peluang program pusat yang nilainya sekitar Rp 1.376 triliun pada berbagai sektor, dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi.
Bagi masyarakat Aceh, implementasi tiga langkah tersebut berimbas langsung pada layanan dasar dan kegiatan ekonomi. Efisiensi belanja berpotensi menggeser porsi anggaran ke program yang lebih terasa (misalnya perbaikan jaringan irigasi dan akses jalan produksi). Penguatan UMKM bisa memperluas akses permodalan dan pasar, sementara pemanfaatan program pusat membuka peluang tambahan pendanaan untuk pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan tanpa menambah beban warga kecil. Kesiapan merespons isu kamtibmas juga krusial agar aktivitas usaha dan mobilitas warga tetap aman.
Secara konteks, forum koordinasi lintas-provinsi di Sumatra lazim digunakan pusat untuk menyampaikan prioritas kebijakan dan menyerap masukan daerah. Tahun ini, penyesuaian fiskal dan stabilitas sosial menjadi sorotan, mengingat perubahan postur TKD dan target program prioritas nasional. Pengalaman sejumlah daerah yang sukses memangkas belanja non-prioritas untuk dialihkan ke proyek produktif disebut sebagai contoh yang dapat direplikasi, termasuk di Aceh, dengan tetap menjaga akuntabilitas.
Usai rakor, pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti dengan pemetaan program, penyelarasan APBD perubahan/2026, serta koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga. Untuk Aceh, langkah praktisnya antara lain mengaudit efisiensi belanja operasional, mempercepat layanan perizinan UMKM, dan menyiapkan proposal program lintas sektor agar akses terhadap skema pusat (pendidikan, kesehatan, pertanian, konektivitas) terserap optimal. Aparat daerah juga diimbau memperkuat kanal aduan dan patroli gabungan guna menjaga kamtibmas jelang akhir tahun anggaran.
