MEDAN, Jumat, 17 Oktober 2025, WIB — Pemerintah menyatakan target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 kemungkinan belum mencapai 83 juta penerima karena keterlambatan pembangunan dapur. Presiden Prabowo Subianto tetap mempertahankan program dan menekankan manfaat jangka panjangnya. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut jangkauan realistis hingga akhir tahun sekitar 70 juta penerima, dengan proyeksi pemenuhan 83 juta pada Februari 2026.
Pada pertengahan Oktober, BGN mencatat sekitar 35,4 juta penerima dilayani melalui 11.000 dapur di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta saja, dapur yang terbangun baru sekitar 300 dari target 800 unit.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan keterlambatan terutama terjadi di wilayah terpencil, sehingga sebagian dapur baru bisa beroperasi penuh pada 2026. Pemerintah menilai penambahan dapur dan penguatan standar keamanan pangan menjadi kunci mengejar target.
“Target 83 juta akan kami kejar, tetapi yang paling realistis 70 juta pada akhir tahun,” ujar Dadan Hindayana, Kepala BGN. Ia menambahkan, pihaknya mempercepat konstruksi dapur dan memperketat pengawasan bahan baku dan proses masak untuk menekan risiko insiden keamanan pangan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen melanjutkan MBG seraya menilai insiden keracunan yang terjadi mencakup porsi kecil dari total porsi yang dibagikan.
Bagi warga Sumatra, dampak program dan dinamika pelaksanaannya terasa langsung. Sumatera Utara melaporkan penerima manfaat mendekati 930.000 orang, dengan pemerintah provinsi memperkuat sertifikasi dan monitoring dapur gizi.
Di Kabupaten Toba, dua unit dapur sempat ditutup sementara imbas dugaan keracunan dan kini dalam evaluasi. Pemerintah Provinsi Sumut juga mengingatkan ketersediaan dan higienitas bahan pangan—mulai beras, telur, hingga ayam—seiring naiknya permintaan saat dapur beroperasi harian.
Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan Rp 171 triliun untuk MBG tahun 2025. Otoritas menyebut realisasi belanja hingga akhir tahun diperkirakan Rp 99 triliun, sementara APBN 2026 mengalokasikan Rp 335 triliun untuk memperluas cakupan dan memperkuat infrastruktur.
Sejumlah lembaga masyarakat sipil meminta audit menyeluruh menyusul laporan keracunan yang diinventarisasi jaringan pemantau pendidikan; angka yang dilaporkan bervariasi—menunjukkan perlunya standardisasi pelaporan kasus lintas daerah. Data penyerapan anggaran 2025 berbeda-beda antar sumber dan [Menunggu verifikasi] untuk nilai final per Oktober.
Bagi pelaksana lapangan di Sumatra—dinas pendidikan, puskesmas, dan pengelola dapur—prioritas dekat adalah memastikan standar keamanan pangan: pemasok tersertifikasi, holding time makanan panas, cooling aman untuk menu dingin, rotasi stok bumbu dan minyak, serta catatan batch harian untuk traceability.
Orang tua dan sekolah dapat membantu dengan mengecek menu, melaporkan gejala dini pada anak (mual, pusing, diare), dan tidak menggandakan porsi bawa pulang jika melewati ambang waktu aman konsumsi.
Sebagai latar, MBG diluncurkan Januari 2025 dan bertujuan memberi asupan bergizi harian bagi anak sekolah, ibu hamil/menyusui, dan kelompok prioritas lain. Program ini juga dimaksudkan menggerakkan ekonomi lokal lewat belanja bahan pangan ke produsen setempat.
Pemerintah menargetkan 32.000 unit layanan dapur (SPPG) ketika seluruh tahapan rampung. Tantangannya, selain pemerataan fasilitas dapur, adalah konsistensi standar mutu menu, ketersediaan tenaga terlatih, serta manajemen logistik di wilayah kepulauan dan pedalaman.
Langkah ke depan, BGN menyebut percepatan konstruksi dapur dan audit keamanan pangan sebagai fokus dua bulan terakhir 2025. Untuk Sumatra, pemda diharapkan memutakhirkan peta rantai pemasok—khususnya telur dan ayam—serta menambah pelatihan higiene bagi juru masak sekolah.
Publik disarankan memantau pengumuman resmi pemda dan sekolah terkait jadwal layanan serta penanganan kasus, dan melaporkan keluhan ke kanal layanan agar feedback loop kebijakan berjalan cepat.
