JAKARTA, Minggu, 29 Maret 2026 16.45 WIB — Pemerintah menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai April 2026, dengan fokus pada hunian, layanan dasar, sawah terdampak, serta pembangunan infrastruktur permanen bagi warga.
Kemenko PMK menyebut penyelarasan dan validasi data lintas kementerian/lembaga menjadi dasar percepatan pemulihan agar program tepat sasaran. Hingga 17 Februari 2026, sebanyak 38 kabupaten/kota telah menetapkan SK kepala daerah terkait data calon penerima bantuan dari total 52 daerah terdampak.
Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum menyebut total indikasi kebutuhan anggaran percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra mencapai Rp73,98 triliun. Dari angka itu, sekitar Rp4,8 triliun dialokasikan untuk tanggap darurat dan sekitar Rp69 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan kegiatan direncanakan berlanjut hingga 2028.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menegaskan, “Data rehabilitasi dan rekonstruksi harus satu pintu, konsisten, terverifikasi, dan akuntabel.” Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan anggaran rehab-rekon tidak hanya memulihkan kondisi warga, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan publik jangka panjang.
Bagi pembaca Sumatra, dampaknya paling dekat terasa pada percepatan bantuan rumah, layanan dasar, air, jalan, jembatan, sawah, serta fasilitas publik di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Data Satgas PRR per 28 Maret 2026 menunjukkan rehabilitasi sawah baru mencapai 991 hektare dari target 42.702 hektare di tiga provinsi tersebut, sehingga pekerjaan pemulihan di lapangan masih panjang.
Rinciannya, Aceh baru merehabilitasi 42 hektare dari 31.464 hektare sawah terdampak, Sumut 170 hektare dari 7.336 hektare, dan Sumbar 779 hektare dari 3.902 hektare. Angka ini menegaskan bahwa fokus pemerintah pusat tidak hanya pada pembangunan hunian, tetapi juga pemulihan penghidupan petani dan stabilitas pasokan pangan lokal.
Apa berikutnya, pemerintah pusat meminta sinkronisasi angka final, pembersihan data ganda, dan penyamaan klasifikasi kerusakan sebelum penganggaran serta pelaksanaan penuh dimulai. Bagi daerah di Sumatra, kecepatan verifikasi data akan sangat menentukan kapan bantuan rumah, rehabilitasi sawah, dan pembangunan infrastruktur permanen benar-benar dirasakan warga.
