TAPANULI TENGAH, Jumat, 20 Maret 2026, 08.35 WIB — Sebanyak 4.843 warga dari 1.412 kepala keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, masih bertahan di pengungsian hingga pertengahan Maret 2026. Data itu menunjukkan pemulihan pascabencana hidrometeorologi akhir 2025 belum sepenuhnya tuntas bagi ribuan warga.
Data terbaru tersebut disampaikan BPBD Sumatera Utara berdasarkan pembaruan Pusdalops per Minggu, 15 Maret 2026 pukul 17.00 WIB. Angka ini penting karena memberi gambaran bahwa dampak bencana di Tapanuli Tengah masih berlangsung berbulan-bulan setelah kejadian utama pada 27 November 2025.
Selain jumlah pengungsi yang masih tinggi, BPBD Sumut juga mencatat 20 kabupaten/kota di provinsi itu terdampak bencana alam pada akhir tahun lalu. Namun, konsentrasi pengungsi yang masih bertahan saat ini berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal itu menandakan kebutuhan layanan dasar, hunian sementara, logistik, dan pendampingan pemulihan masih relevan di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan, “Data ini merupakan update per 15 Maret 2026 pukul 17.00 WIB.”
Bagi warga Tapanuli Tengah, angka pengungsian ini berarti persoalan belum berhenti pada fase tanggap darurat. Aktivitas bekerja, sekolah, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi keluarga berpotensi belum sepenuhnya normal. Dalam konteks lokal, lamanya masa pengungsian juga bisa menambah beban biaya rumah tangga, terutama menjelang Idulfitri ketika kebutuhan konsumsi cenderung meningkat.
BPBD Sumut menyebut penanganan terus dilakukan oleh wilayah terdampak bersama pemangku kepentingan terkait. Namun, laporan tersebut juga menegaskan perkembangan lanjutan masih akan terus diperbarui. Ini menunjukkan situasi bersifat dinamis, terutama terkait pendataan pengungsi, penyaluran bantuan, dan progres pemulihan di lapangan.
Secara lebih luas, data pengungsian yang masih besar menjadi pengingat bahwa agenda penanganan bencana tidak berhenti setelah sorotan awal mereda. Pemerintah daerah dan lembaga terkait masih perlu memastikan transisi dari pengungsian menuju pemulihan berlangsung lebih cepat, aman, dan terukur.
Apa berikutnya, pemerintah daerah diharapkan memperbarui informasi kebutuhan riil di lokasi pengungsian, termasuk logistik, sanitasi, pendidikan, dan hunian. Warga diminta mengikuti informasi resmi BPBD dan pemerintah kabupaten agar bantuan maupun penanganan lanjutan tepat sasaran.
