Medan, 2 Juli 2025 — Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 melantik kepala daerah baru, menandai babak baru dalam kepemimpinan provinsi ini. Muhammad Bobby Afif Nasution, yang juga Wali Kota Medan periode sebelumnya, berhasil memenangkan Pilgub dengan perolehan suara mayoritas, mencapai 64,47 persen dari total suara sah.
Kemenangan telak tersebut membawa Bobby Nasution menduduki jabatan Gubernur Sumatera Utara untuk periode 2025–2030. Ia mengalahkan lawan terdekatnya, Edy Rahmayadi, yang sebelumnya juga menjabat sebagai gubernur. Pelantikan resmi direncanakan berlangsung pada Oktober 2025 mendatang setelah berakhirnya masa jabatan gubernur saat ini.
Bobby yang dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo, mengusung visi membangun Sumut dari pinggiran dengan pendekatan pembangunan berkeadilan. Dalam kampanyenya, ia menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola birokrasi yang bersih dan responsif.
Selain Pilgub, sejumlah kepala daerah baru juga telah resmi dilantik sejak awal tahun ini. Di antaranya adalah Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat sebagai Bupati Tapanuli Utara dan Antonius Ginting sebagai Bupati Karo. Keduanya dilantik pada 20 Februari 2025 bersama sejumlah kepala daerah lain hasil Pilkada 2024.
Jonius Taripar sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Taput dan dikenal dekat dengan masyarakat adat. Ia membawa program reformasi pelayanan publik dan penguatan ekonomi desa. Sementara Antonius Ginting, yang berlatar belakang sebagai Brigadir Jenderal Polisi dan juga seorang dokter, menitikberatkan agenda kerjanya pada reformasi kesehatan, pelayanan masyarakat terpencil, dan keamanan wilayah.
Kepemimpinan baru ini diharapkan membawa angin segar dalam tata kelola pemerintahan daerah di Sumatra Utara. Berbagai kalangan berharap kepala daerah baru dapat menepati janji politik mereka dan mempercepat pembangunan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini tertinggal.
Pengamat politik lokal, Alwan Simanjuntak, menyebut kemenangan Bobby Nasution mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap perubahan. “Tantangannya adalah membuktikan bahwa kepemimpinan baru tidak hanya populer, tapi juga efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan perubahan signifikan di level provinsi dan kabupaten, Sumatera Utara kini memasuki masa transisi pemerintahan yang krusial untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.