MEDAN, SUMATERA UTARA, Kamis, 20 November 2025, 15.30 WIB — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan tembus sekitar Rp 13,4 triliun hingga Oktober 2025. Dana tersebut dinikmati lebih dari 320 ribu pelaku UMKM dan menjadi bagian dari program KUR nasional yang menyasar sektor produktif di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindio Girsang, menyebut berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), jumlah debitur KUR di Sumut mencapai sekitar 327 ribu pelaku usaha, dengan nilai penyaluran Rp 13,4 triliun. Pemerintah provinsi menargetkan realisasi dapat mendekati Rp 15 triliun hingga akhir tahun jika kinerja penyaluran perbankan tetap terjaga.
Naslindio Girsang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut — “Target kita bukan hanya mengejar angka Rp 15 triliun, tetapi memastikan KUR benar-benar menyentuh pelaku UMKM produktif di kabupaten/kota.”
Data menunjukkan sektor perdagangan menjadi penerima KUR terbesar dengan realisasi sekitar Rp 1,51 triliun, disusul industri pengolahan sekitar Rp 389 miliar. Dari sisi wilayah, Kabupaten Deliserdang mencatat penyaluran tertinggi sekitar Rp 1,6 triliun, diikuti Kota Medan Rp 1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp 1 triliun, dan Kabupaten Langkat sekitar Rp 900 miliar. Sebaliknya, wilayah kepulauan seperti Nias Barat dan Gunungsitoli masih tertinggal dengan realisasi puluhan miliar rupiah.
Bagi pelaku usaha di Sumut, KUR menjadi akses pembiayaan relatif terjangkau untuk modal kerja dan investasi, mulai dari warung kelontong, pengrajin makanan olahan, hingga petani yang ingin memperluas usaha. Namun perbedaan realisasi antar-daerah menunjukkan masih adanya persoalan akses perbankan di wilayah kepulauan dan pedesaan terpencil, termasuk keterbatasan literasi keuangan.
Program KUR sendiri merupakan kebijakan nasional pemerintah pusat untuk memperkuat sektor UMKM, dengan plafon bunga yang lebih rendah dibanding kredit komersial. Di Sumut, penyaluran didominasi tiga bank utama yakni BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut sebagai penyalur KUR daerah. Pemerintah pusat menargetkan KUR mampu menopang penciptaan lapangan kerja baru dan mempercepat hilirisasi komoditas lokal seperti jagung, padi, cabai, dan tomat melalui industri pengolahan.
Pemprov Sumut mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mengidentifikasi pelaku UMKM yang layak KUR, sekaligus mendampingi agar pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif. Naslindio menekankan pentingnya pelatihan pembukuan sederhana dan manajemen usaha agar tingkat kredit bermasalah tetap terkendali. Pemerintah juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak terjerat pinjaman online ilegal saat mengembangkan usahanya.
