[PADANG/SUMATERA BARAT], Kamis, 6 November 2025, 15.20 WIB — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan percepatan pembangunan Tol Padang–Pekanbaru ditempuh lewat pendekatan sosial-budaya di tingkat nagari. Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyebut penyelesaian tahapan lanjutan tak cukup mengandalkan kerja teknis, tetapi perlu merangkul pemuka adat dan masyarakat terdampak agar proses pembebasan lahan dan penataan trase berjalan tanpa gesekan.
Pada sisi lapangan, ruas Padang–Sicincin telah beroperasi dan tengah dilengkapi fasilitas pendukung. Kementerian PUPR sebelumnya menerbitkan Surat Laik Fungsi Operasi (SLFO) dan SK pengoperasian pada 2025 untuk mengukuhkan layanan awal ruas ini.
Pemprov bersama pengelola tol menyiapkan kelanjutan konstruksi ke arah Sicincin–Pangkalan hingga Bangkinang, yang pada 2025 dijadwalkan memasuki tahapan pengadaan dan desain lebih rinci sebelum konstruksi penuh.
Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Sumbar — ‘Pendekatan sosial-budaya harus dikuatkan. Orang nagari dilibatkan sejak awal agar merasa menjadi bagian pembangunan. Dengan cara ini, kita dorong tahap kedua rampung dalam tiga sampai empat tahun.’
Bagi warga dan pelaku usaha, keberlanjutan proyek ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh Padang–Pekanbaru yang selama ini 7–8 jam menjadi sekitar 3–4 jam saat seluruh koridor tersambung.
Efek ikutannya antara lain biaya logistik lebih efisien, daya saing UMKM sentra perikanan–hortikultura meningkat, dan akses wisata Lembah Anai–Bukittinggi–Payakumbuh–Pangkalan kian terbuka. Di sekitar Padang Pariaman, rest area dan simpang susun dipersiapkan untuk menangkap peluang usaha baru (SPBU, kuliner, kriya).
Secara jaringan, koridor ini menjadi tulang punggung Trans Sumatra sisi barat. Data pengelola menyebut lebih dari 100 km segmen Pekanbaru–Bangkinang–Koto Kampar Hulu di Riau dan Padang–Sicincin di Sumbar telah selesai/beroperasi bertahap pada 2025.
Di Sumbar sendiri, lima segmen direncanakan: Bangkinang–Pangkalan; Pangkalan–Payakumbuh; Payakumbuh–Bukittinggi; Bukittinggi–Sicincin; Sicincin–Padang. Pemprov menyiapkan forum rutin dengan KAN, ninik mamak, dan perangkat nagari untuk menyelaraskan adat, teknis, dan tata ruang.
Langkah lanjut/imbauan: (1) Warga terdampak mengikuti sosialisasi nagari dan menyiapkan dokumen kepemilikan lahan; (2) Pemda kabupaten/kota mempercepat validasi aset dan rencana relokasi bila diperlukan; (3) Pelaku UMKM menargetkan tenant di rest area sejak dini; (4) Dinas Perhubungan menata ulang lintasan angkutan barang agar efisien; (5) Akademisi/LSM adat dilibatkan sebagai fasilitator mediasi; (6) Pengguna jalan memperhatikan rambu kerja proyek pada titik pekerjaan aktif.
