MEDAN, GemaSumatra.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Nilai tersebut meningkat Rp181.001 atau 5,61 persen dibanding UMP 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.228.949.
Penetapan UMP diumumkan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Medan pada Jumat, 20 November 2026. Pemerintah daerah menyebut pembahasan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, inflasi, dan masukan dari unsur pekerja serta pengusaha.
Menurut keterangan resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut, perhitungan menggunakan inflasi 2,71 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045. Hasil penghitungan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 5,61 persen.
Rekomendasi upah kabupaten dan kota
Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk 2027.
Batas penyampaian rekomendasi tersebut ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Prosesnya melibatkan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten dan kota.
UMP dan UMK merupakan instrumen berbeda dalam penetapan upah minimum. Karena itu, angka UMP Rp3,41 juta tidak otomatis berarti seluruh kabupaten dan kota memiliki nilai UMK yang sama.
Pemerintah provinsi berharap ketentuan upah minimum dapat menjadi acuan kebijakan pengupahan bagi pekerja dan dunia usaha. Dalam rilis resmi tersebut, belum terdapat rincian seluruh angka UMK 2027, sehingga nominal untuk masing-masing daerah perlu menunggu keputusan lebih lanjut.
Sumber: sumber terverifikasi. Gambar unggulan: Ilustrasi pekerja industri, EqualStock/Unsplash; bukan dokumentasi pembahasan UMP Sumut.







