JAKARTA – Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) resmi menggelar Survei Nasional Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah mulai tanggal 4 hingga 9 Juli 2025.
Kegiatan ini digagas sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan potret menyeluruh mengenai pengelolaan kinerja tenaga pendidik di Indonesia—termasuk efektivitas kerja, kendala lapangan, serta rekomendasi perbaikan.
Pelaksanaan survei dilakukan secara daring melalui laman resmi GTKPG. Guru dan kepala sekolah dari seluruh provinsi diundang untuk mengisi kuesioner secara mandiri.
Sasaran survei mencakup guru kelas, guru mata pelajaran dari jenjang SD hingga SMA/SMK, serta kepala satuan pendidikan dari berbagai latar belakang daerah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
“Survei ini bukan hanya soal penilaian administratif, tapi langkah awal dalam menyusun kebijakan pendidikan berbasis data nyata di lapangan,” ujar perwakilan GTKPG dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/7).
Menurutnya, hasil survei akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pembinaan profesi, alokasi anggaran pelatihan, dan evaluasi kinerja berkala guru dan kepala sekolah.
Salah satu poin penting yang ditinjau dalam survei ini adalah seberapa jauh guru dan kepala sekolah memahami serta menjalankan peran mereka dalam implementasi Kurikulum Merdeka.
Selain itu, GTKPG juga menelusuri persepsi guru terhadap lingkungan kerja, dukungan dari pemerintah daerah, serta kebutuhan mereka dalam pengembangan kompetensi.
Melalui partisipasi aktif ribuan responden dari berbagai daerah, GTKPG berharap mendapat gambaran utuh mengenai realitas dunia pendidikan saat ini.
“Dengan masukan yang konkret, kami bisa rumuskan kebijakan yang adil, relevan, dan langsung menyentuh kebutuhan guru di lapangan,” jelasnya.
Di sisi lain, asosiasi profesi guru seperti PGRI dan IGI menyambut baik pelaksanaan survei ini. Mereka menilai upaya GTKPG sebagai bentuk pelibatan aktif tenaga pendidik dalam proses pembentukan kebijakan.
“Kami berharap survei ini menjadi awal dari proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif,” kata Ketua PGRI Wilayah Sumatra Barat, Agus Firdaus.
Sebagai bagian dari transparansi, GTKPG memastikan bahwa semua data akan diolah dengan prinsip kerahasiaan dan akurasi tinggi. Hasil survei akan dipublikasikan dalam bentuk laporan nasional yang dapat diakses publik pada Agustus mendatang.
Laporan tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan program prioritas pendidikan untuk tahun anggaran 2026.