Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa standar hidup layak di Indonesia pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp12,34 juta per tahun, atau sekitar Rp1.02 juta per bulan. Peningkatan ini mencatatkan kenaikan sebesar Rp442 ribu atau 3,71% dibandingkan tahun sebelumnya, yang lebih tinggi rata-rata pertumbuhan tahunan antara 2020 hingga 2023 yang hanya mencapai 2,61%. Di sisi lain, UMP Kota Yogyakarta pada tahun 2024 menurut BPS ditetapkan sebesar Rp2.492.997 per bulan. Meskipun terlihat cukup, jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, terutama untuk sektor makanan, perumahan, dan transportasi, gaji ini sering kali dianggap tidak mencukupi.
Sebuah studi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 60% pekerja di sektor manufaktur merasa bahwa gaji mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di Indonesia, banyak pekerja yang harus bekerja lebih dari satu pekerjaan atau melakukan lembur agar dapat memenuhi kebutuhan lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun UMR telah ditetapkan, namun realitas di lapangan sering kali berbeda. Kesenjangan ini juga diperburuk oleh faktor-faktor lain, seperti inflasi yang terus meningkat. Lonjakan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan sayuran, menyebabkan banyak keluarga menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, UMR yang tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup menjadi masalah yang semakin mendesak.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36. Tahun 2021 tentang Pengupahan memberikan kerangka hukum yang penting dalam penetapan upah di Indonesia. Peraturan ini menetapkan bahwa dalam menentukan UMR, perlu mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah yang masih menetapkan gaji UMR yang tidak mencerminkan kebutuhan hidup yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian terhadap UMR secara berkala, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan pengusaha.
Penerapan pengupahan yang adil dan layak menjadi tantangan tersendiri mengingat kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia yang cukup signifikan. Di samping itu, dinamika pasar kerja yang terus berubah akibat digitalisasi dan otomatisasi industri turut mempengaruhi struktur upah. Beberapa daerah industri mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara kemampuan pengusaha membayar upah dengan kebutuhan pekerja untuk hidup layak. Kebijakan UMR seharusnya tidak hanya sebagai instrumen perlindungan pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan daya saing industri dan keberlanjutan usaha.
Untuk mengatasi kesenjangan antara Upah Minimum Regional (UMR) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia, diperlukan langkah-langkah nyata yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian Umr secara berkala berdasarkan data terkini mengenai inflasi serta KHl. Dengan mekanisme penetapan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, pekerja akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, diperlukan sistem oenghitungan UMR yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah dapat menggandeng lembaga independen dalam proses penetapan upah minimum agar hasilnya lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat.
