Politik, Gema Sumatra – Agung Laksono, politisi senior dari Partai Golkar, tengah bersaing sengit untuk merebut kursi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).
Kontestasi ini semakin menarik perhatian publik, karena melibatkan Jusuf Kalla (JK), yang telah menjabat sebagai Ketua PMI selama beberapa tahun terakhir.
Perebutan kursi Ketua PMI semakin panas menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2024.
Munas ini diperkirakan akan menentukan arah organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia tersebut.
Laksono pernah menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat dan memiliki pengalaman politik yang panjang.
Banyak pihak memandangnya sebagai sosok yang mampu membawa perubahan dalam PMI.
Ia mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang menginginkan pemimpin baru yang lebih berani melakukan reformasi di PMI.
Namun, situasi ini juga memicu perdebatan sengit, mengingat Jusuf Kalla, sebagai Ketua saat ini, menekankan pentingnya menjaga integritas dan fokus PMI pada misi kemanusiaan.
Kalla menyatakan bahwa PMI harus bebas dari pengaruh politik, dan peran ketua tidak boleh di jadikan ajang ambisi politik.
Hal ini sejalan dengan pandangannya mengenai bagaimana seharusnya organisasi tersebut berjalan dengan netralitas tinggi, tanpa di pengaruhi oleh kepentingan politik praktis.
Agung Laksono dan para pendukungnya berpendapat bahwa PMI membutuhkan pemimpin dengan visi luas dan manajerial yang kuat.
Mereka yakin kepemimpinan seperti ini akan membantu PMI berkembang lebih baik di masa depan.
Kekhawatiran muncul terkait adanya politisasi dalam pemilihan ini, yang bisa mempengaruhi citra dan kinerja PMI.
Dalam beberapa pekan terakhir, laporan-laporan mengenai upaya mobilisasi dukungan untuk Agung Laksono terus muncul.
Beberapa pihak juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan PMI yang di anggap stagnan di bawah kepemimpinan Kalla.
Menurut Sudirman Said, salah satu tokoh yang turut terlibat dalam perdebatan ini, “PMI harus bergerak maju dan lebih dinamis dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, terutama dengan kondisi dunia yang semakin kompleks.”
Sementara itu, JK menegaskan bahwa pemimpin PMI harus tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu kemanusiaan, tanpa terganggu oleh agenda politik.
Perebutan kursi Ketua PMI ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan misi sosial dalam organisasi non-pemerintah.
Apa pun hasilnya, hal ini akan menjadi momen penting bagi PMI dan juga bagi dinamika politik di Indonesia.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
