Fatih Architecture Studio Banner
Fatih Architecture Studio Banner

Ahmad Sahroni Wisuda Doktor, Isu Pindah PSI Dibantah

Kembali muncul ke publik; status di Fraksi NasDem masih nonaktif

Ahmad Sahroni Wisuda Doktor
Ahmad Sahroni Wisuda Doktor

MEDAN, Kamis, 16 Oktober 2025, WIB — Politikus NasDem Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik lewat prosesi wisuda program doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025. Sehari berselang, isu kepindahan ke PSI merebak dan langsung dibantah para petinggi PSI. Status Sahroni di Fraksi NasDem di DPR sebelumnya dinyatakan nonaktif sejak 1 September 2025.

Pada prosesi wisuda di Jakarta International Convention Center (JICC), nama Ahmad Sahroni dipanggil sebagai salah satu wisudawan jenjang S3. DetikEdu mencatat disertasi yang dipertahankannya bertema pemberantasan korupsi melalui penerapan prinsip ultimum remedium sebagai strategi pengembalian kerugian negara. Liputan6 merangkum kemunculan ini sebagai penampakan publik pertama Sahroni dalam beberapa pekan terakhir setelah rumahnya di Tanjung Priok dijarah pada akhir Agustus 2025.

Kamis siang, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan tidak ada kepindahan Sahroni ke PSI. Ia menyebut pertemuan Sahroni dengan Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga (Bro Ron) hanyalah silaturahmi. “Saya pastikan tidak. Sahroni tidak bergabung di PSI—itu jelas,” ujar Ahmad Ali. Pernyataan serupa disampaikan Bro Ron yang menyebut keduanya telah lama bersahabat dan memiliki hobi yang sama, sehingga pertemuan mereka tidak berkaitan dengan manuver politik.

Baca Juga:  Pertemuan Prabowo dan Megawati, Isyarat Besar Politik Nasional

Bagi warga Sumatra, dinamika ini berdampak pada peta konsolidasi partai di daerah. DPD/DPW partai lazim menyesuaikan agenda komunikasi publik ketika figur nasionalnya menjadi sorotan, misalnya saat town hall kader, kunjungan kerja daerah, atau dukungan untuk kegiatan komunitas otomotif dan UMKM yang kerap menggandeng figur tersebut. Pengelola kafe/ruang komunal yang biasa menggelar nonton bareng diskusi politik juga dapat mengantisipasi lonjakan minat publik menyusul kemunculan kembali Sahroni di ruang publik dan polemik yang menyertainya.

Baca Juga:  Hari Jomblo 2025: Promo 11.11 & Tips Aman

Secara kronologis, DPP NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dari Fraksi DPR per Senin, 1 September 2025, menyusul gelombang protes publik pada akhir Agustus. Antara menulis keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim, dan dikaitkan dengan pernyataan sejumlah anggota dewan yang dinilai menyinggung publik. Tempo (edisi bahasa Inggris) memuat penguatan konteks kebijakan partai, termasuk tahapan administratif soal penangguhan hak keuangan sebagai buntut penonaktifan.

Sebelum penonaktifan, posisi Sahroni juga sudah digeser dari Wakil Ketua Komisi III DPR ke Komisi I. Laman Humas Polri merangkum peralihan tersebut sebagai tindak lanjut dinamika internal partai. Selain aktivitas politik, jejak publik Sahroni kerap terkait dunia otomotif dan penyelenggaraan Formula E Jakarta pada 2022–2023; namun sejak akhir Agustus, kemunculannya di ruang publik cenderung terbatas, termasuk hadir secara daring pada Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia (IMI) pada September 2025.

Baca Juga:  Transmart Gelar Full Day Sale 19 Oktober, Konsumen Sumatra Diimbau Cek Ketentuan Diskon

Ke depan, belum ada pernyataan resmi dari DPP NasDem mengenai pemulihan status fraksional Sahroni. Di saat bersamaan, bantahan PSI menutup spekulasi soal perpindahan partai. Bagi struktur partai di Sumatra, fokus jangka pendek adalah menjaga program layanan publik—seperti pendampingan UMKM, kegiatan sosial jelang akhir tahun, dan penyusunan agenda reses—agar tidak terdistraksi isu nasional. Bagi publik, perkembangan ini menegaskan pentingnya menyaring informasi politik di media sosial; rujuklah pada pernyataan resmi partai atau figur terkait sebelum menarik kesimpulan.

Redaksi akan memantau kemungkinan rilis resmi dari NasDem maupun klarifikasi tambahan dari pihak Sahroni. Jika ada perubahan status keanggotaan atau penugasan, dampaknya akan kami turunkan dalam konteks daerah—termasuk implikasi pada alokasi kunjungan kerja dan program kolaborasi lintas komunitas di provinsi-provinsi Sumatra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *