Politik, Gema Sumatra – Presiden Maladewa Mohamed Muizzu memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri dan direktur.
Tindakan ini bertujuan merampingkan birokrasi dan menekan pengeluaran negara.
Langkah ini di umumkan oleh Kantor Kepresidenan Maladewa pada 15 Oktober 2024.
Pemecatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang di harapkan dapat mengurangi beban fiskal di tengah situasi keuangan yang semakin tertekan.
Maladewa, yang di kenal sebagai tujuan wisata mewah, kini menghadapi tantangan besar akibat utang luar negeri yang signifikan.
Langkah yang di ambil Muizzu ini dianggap drastis namun diperlukan untuk menstabilkan kondisi keuangan negara.
Di antara pejabat yang di berhentikan terdapat tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik.
Kebijakan pemangkasan ini di harapkan menghemat sekitar 370.000 dolar AS, atau sekitar Rp 5,7 miliar, setiap bulannya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menggunakan dana publik secara lebih efisien dan menghindari krisis utang yang lebih besar.
Kantor Kepresidenan Maladewa mengumumkan pengurangan signifikan dalam pengangkatan politik.
Pengurangan ini sejalan dengan upaya lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintahan.
Situasi utang Maladewa semakin mengkhawatirkan.
Utang luar negeri negara itu mencapai 3,37 miliar dolar AS pada kuartal pertama 2024, setara dengan 45 persen dari PDB.
Dengan negara-negara seperti China dan India sebagai kreditor terbesar, masing-masing menyumbang 20 persen dan 18 persen dari total utang luar negeri.
Maladewa berada dalam situasi yang rentan.
Pada September 2024, pemerintah menyatakan bahwa masalah keuangan mereka bersifat sementara.
Mereka menolak opsi untuk meminta dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Langkah pengurangan pejabat politik ini juga sejalan dengan tujuan Muizzu untuk memperkuat pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.
Ia mengarahkan kebijakan ini untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya keuangan.
Ia juga menjaga hubungan dengan negara-negara yang menjadi pemberi pinjaman besar bagi Maladewa.
Negara kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau karang ini menjadi pusat geopolitik penting di Samudera Hindia.
China dan India bersaing untuk mendapatkan pengaruh di wilayah tersebut.
Tantangan yang di hadapi Muizzu juga tidak hanya terbatas pada krisis utang.
Ia harus menavigasi dinamika geopolitik dengan hati-hati, mengingat Maladewa memiliki hubungan diplomatik yang kompleks dengan kedua negara besar tersebut.
Muizzu baru-baru ini meminta pasukan India meninggalkan Maladewa.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakannya untuk mengurangi kehadiran militer asing, meskipun India adalah sekutu dekat Maladewa.
Dengan kebijakan pemangkasan ini, Muizzu berharap dapat mengurangi risiko ekonomi jangka panjang dan menghindari gagal bayar utang.
Langkah ini menuai kritik dari beberapa pihak yang menganggapnya terlalu agresif.
Namun, banyak yang mendukung tindakan tegasnya untuk menyelamatkan perekonomian negara.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
