[JAKARTA], Kamis, 16 Oktober 2025, WIB — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Rabu (15/10). Keduanya menyebut pembahasan seputar isu kebangsaan dan dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Bagi warga Sumatra, pertemuan elite ini ditafsirkan sebagai sinyal stabilitas politik yang menopang kelancaran program logistik lintas-pulau.
Dalam keterangan resmi Menhan, kunjungan Surya Paloh berlangsung hangat sebagai “silaturahmi kebangsaan”. Di kesempatan terpisah, Surya menegaskan topik pertemuan tidak spesifik soal komposisi kabinet, melainkan penguatan dukungan pada agenda pemerintah. Ia menyebut mendapatkan “vitamin” berupa masukan yang membesarkan hati usai pertemuan tersebut.
“Silaturahmi ini saling memperkuat dan membesarkan hati,” ujar Surya, menekankan komitmen memastikan pemerintahan berjalan sesuai kehendak rakyat. Pernyataan ini sejalan dengan sinyal dukungan NasDem terhadap program pemerintahan saat ini.
Dari sudut Sumatra, konsolidasi politik di tingkat pusat berpotensi mempercepat eksekusi proyek strategis yang langsung dirasakan warga—mulai dari penguatan keamanan jalur pelayaran Selat Sunda dan Malaka, keberlanjutan subsidi angkutan tol laut, hingga koordinasi lintas kementerian untuk kelancaran arus barang dan penumpang ke/dari pelabuhan Belawan, Dumai, Panjang, dan Batu Ampar. Stabilitas di pusat juga memudahkan pemerintah daerah memperoleh kepastian pendanaan untuk konektivitas jalan akses pelabuhan dan bandara.
Sebagai latar, NasDem sejak 2024 telah menyatakan dukungan politik terhadap pemerintahan yang berkuasa, membantu memastikan proses legislasi dan anggaran berjalan mulus. Dalam konteks itu, silaturahmi Surya–Sjafrie konsisten dengan pola komunikasi lintas-partai guna menjaga dukungan di parlemen dan menghindari gejolak politik yang bisa mengganggu iklim usaha.
Langkah lanjut yang dinantikan publik Sumatra antara lain tindak lanjut koordinasi lintas kementerian terkait pengamanan jalur logistik (patroli laut dan udara), kesiapan infrastruktur jelang puncak libur akhir tahun, serta dukungan untuk proyek penguatan rantai pasok pangan antarpulau. Pemerintah daerah disarankan menyalurkan daftar prioritas ke kementerian/lembaga terkait agar manfaat stabilitas politik di pusat cepat dirasakan di kabupaten/kota.
