[Medan, Sumatera Utara], Rabu, 15 Oktober 2025, WIB — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan untuk klaster wilayah Medan. Lembaga antirasuah masih mengatur waktu pengumuman identitas tersangka ke publik.
Kasus bermula dari OTT pada 11 April 2023 yang menguak dugaan pengaturan pemenang proyek konstruksi dan supervisi lintas Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Hingga Agustus 2025, KPK telah menetapkan sedikitnya 15 tersangka termasuk dua korporasi. Pemeriksaan saksi terus berjalan, termasuk sejumlah pejabat dan pihak swasta.
“Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK — ‘Untuk tersangkanya sudah ada. Kami cek dulu apakah sudah diumumkan sebelumnya, dan kapan dapat disampaikan ke publik.’”
Bagi warga Sumut, proses ini berdampak pada transparansi dan mutu proyek perkeretaapian, termasuk perbaikan perlintasan sebidang serta layanan keselamatan perjalanan kereta. Pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan proyek menjadi penting agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pengguna.
Dalam catatan KPK, perkara terkait DJKA meliputi proyek jalur ganda, perbaikan perlintasan sebidang, dan paket kerja di sejumlah wilayah. Penegakan hukum diharapkan menjadi pintu perbaikan tata kelola pengadaan, mendorong penerapan e-procurement yang akuntabel, serta audit independen terhadap paket yang terdampak.
Tahap berikutnya, publik menunggu pengumuman resmi identitas tersangka klaster Medan dan langkah penahanan bila memenuhi bukti permulaan yang cukup. Kementerian terkait didorong segera mengevaluasi vendor dan memastikan proyek berlanjut tanpa kompromi pada kualitas dan keselamatan.
