[JAKARTA], Rabu, 21 Januari 2026, 11.30 WIB — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong skema padat karya untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementan menyiapkan Rp 1,49 triliun dari APBN 2026 serta mengusulkan tambahan Rp 5,1 triliun, dengan target pemulihan lahan rusak ringan–sedang maksimal tiga bulan.
Kebijakan ini menjadi relevan bagi pembaca Sumatra karena bencana hidrometeorologi di akhir 2025 berdampak pada lahan sawah, perkebunan, dan infrastruktur pertanian di tiga provinsi tersebut. Di saat banyak keluarga petani masih memulihkan penghidupan, pendekatan padat karya disebut mengutamakan keterlibatan pemilik lahan agar pemulihan berjalan sekaligus memberi penghasilan selama proses rehabilitasi.
Dalam paparan Kementan, anggaran Rp 1,49 triliun disebut berasal dari pagu APBN 2026 dan dialokasikan untuk rehabilitasi lahan/irigasi (termasuk kategori ringan–sedang), bantuan benih tanaman pangan, rehabilitasi kawasan perkebunan, serta penyediaan alat mesin pertanian, pupuk, dan pestisida. Kementan juga menyampaikan usulan tambahan Rp 5,1 triliun untuk rehabilitasi sawah, perkebunan, hortikultura, pakan ternak, hingga perbaikan sarana penunjang pertanian.
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, “Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat… benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat.”
Bagi warga Sumatra, dampak kebijakan ini menyentuh dua hal: percepatan tanam kembali dan pemulihan akses produksi. Kementan menyebut padat karya mencegah pekerjaan pemulihan “terlepas” dari petani lokal, sementara teknologi (alat mesin dan metode tertentu) disiapkan untuk membantu lahan yang tertimbun material banjir. Jika rehabilitasi irigasi dan jalan produksi dipulihkan cepat, distribusi gabah/pangan lokal dan suplai pasar di kota-kota Sumatra diharapkan lebih stabil.
Di sisi penanganan bencana, BNPB melaporkan upaya percepatan pemulihan masih berlangsung, termasuk pembangunan hunian sementara dan distribusi logistik lintas moda. BNPB juga menyebut penerapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai mitigasi jangka pendek untuk mengendalikan curah hujan dan mencegah bencana susulan, seiring transisi bertahap dari tanggap darurat menuju pemulihan awal.
Langkah lanjut yang disebut Kementan adalah koordinasi lintas kementerian untuk lahan rusak berat (termasuk kebutuhan penataan ruang dan jaringan irigasi), serta pembaruan data dampak yang bersifat dinamis. Warga petani di Aceh–Sumut–Sumbar diimbau memantau informasi resmi dinas pertanian setempat terkait pendataan lahan terdampak, jadwal bantuan benih/alsintan, dan skema padat karya yang akan dijalankan di wilayah masing-masing.
