[JAKARTA], Selasa, 14 Oktober 2025, WIB — Muhammad Kerry Adrianto Riza didakwa dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 yang melibatkan jaringan pemasok Pertamina. Jaksa menyebut Kerry memperkaya diri sekitar Rp 3,07 triliun, sementara kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp 285,1 triliun. Sidang dakwaan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat awal pekan ini.
Dalam uraian dakwaan, penuntut umum menyinggung konstruksi transaksi pengadaan/penyewaan kapal dan pengelolaan arus minyak yang diduga dimanfaatkan untuk menaikkan biaya sehingga menimbulkan selisih yang dinikmati pihak tertentu. Nama Kerry dikaitkan dengan jejaring korporasi pelayaran–logistik energi. Rincian peran termasuk dugaan pengaturan sewa kapal melalui entitas tertentu. [Detail perusahaan dan nilai kontrak per entitas: [Menunggu verifikasi]].
Di persidangan, tim kuasa hukum menyatakan kliennya tidak memperoleh keuntungan dari praktik mark-up sebagaimana didalilkan jaksa. Pada kesempatan terpisah, kuasa hukum juga menegaskan Kerry kooperatif dan meminta pemindahan penahanan ke Rutan Salemba dengan alasan kesehatan agar akses perawatan lebih memadai.
Reyno Yohannes Romein, Kuasa Hukum — “Kerry tidak menikmati keuntungan hasil mark-up sebagaimana dituduhkan; kami siap membuktikan di pengadilan.”
Bagi publik, terutama pengguna BBM dan pelaku usaha logistik, perkara ini berdampak pada kepercayaan terhadap tata kelola energi. Besarnya angka kerugian negara yang disebut jaksa—meski masih harus dibuktikan di persidangan—menjadi alasan urgensi pembenahan rantai pasok dan pengawasan pengadaan. Di daerah, termasuk Sumatra yang memiliki pelabuhan dan terminal BBM strategis, proses hukum ini penting untuk memastikan praktik bisnis energi berjalan efisien dan bebas konflik kepentingan.
Sebagai latar, Kejaksaan telah melakukan serangkaian penggeledahan serta penyitaan dokumen terkait jaringan impor minyak yang dikaitkan dengan lingkar keluarga pelaku usaha migas senior. Arah penanganan perkara disebut menelusuri relasi antara pemasok, operator pelayaran, dan pihak-pihak di rantai teknis pengadaan. Rincian hasil audit forensik serta daftar aset sitaan: [Menunggu verifikasi] sembari menunggu paparan resmi kejaksaan di sidang berikutnya.
Agenda lanjutan: majelis akan memeriksa eksepsi/nota keberatan bila diajukan, lalu pembuktian melalui saksi dan ahli. Jaksa diminta menghadirkan data arus komoditas, pembanding harga pasar, serta metode penetapan kerugian negara. Publik diimbau menunggu proses peradilan dan menghindari kesimpulan prematur atas substansi dakwaan.
