Nasional, Gema Sumatra – Lamek Dowansiba, Anggota DPD RI asal Papua Barat, menyatakan kekhawatirannya tentang rencana pemerintah melanjutkan program transmigrasi di Papua.
Dia menilai program ini berpotensi menambah beban sosial bagi masyarakat setempat.
Lamek menyatakan bahwa program ini bisa membawa dampak negatif.
Ia menilai program tersebut akan menambah beban sosial bagi masyarakat Papua yang sudah menghadapi banyak masalah.
Ia juga menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang program tersebut, mengingat potensi gejolak sosial yang mungkin muncul di kemudian hari.
“Saya pikir Pak Presiden harus bijak dalam melihat hal itu, dan sebaiknya membentuk tim khusus untuk mengkaji kembali wacana transmigrasi ini,” ujar Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).
Program transmigrasi di Papua dapat memperburuk kondisi sosial.
Selain itu, program ini berpotensi meningkatkan kecemburuan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang.
Papua memiliki latar belakang persoalan yang unik dan kompleks, mulai dari masalah ekonomi, sosial, hingga politik.
Dengan latar belakang ini, Lamek mengingatkan bahwa kebijakan yang di terapkan di Papua tidak boleh di putuskan secara gegabah.
“Kalau ini bertambah lagi jadi beban daerah, saya yakin eskalasi politik di Papua akan meningkat,” jelas Lamek.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang bijak dan di dasarkan pada kajian yang mendalam serta partisipasi masyarakat lokal.
Pentingnya pendekatan yang hati-hati juga di soroti oleh sejumlah ahli dalam bidang kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Dr. Agus Setiadi dari Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa kebijakan transmigrasi di Papua harus mempertimbangkan kearifan lokal dan kepentingan masyarakat setempat.
“Tanpa pertimbangan matang, program ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan memicu konflik,” jelas Agus dalam diskusi tentang kebijakan transmigrasi di Papua.
Agus menambahkan bahwa pemerintah perlu mengedepankan dialog terbuka dengan masyarakat Papua sebelum mengambil keputusan besar terkait kebijakan ini.
Lamek menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan yang di gagas oleh pemerintah.
Ia mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Namun, setiap kebijakan harus di kaji secara mendalam.
Kebijakan tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.
“Saya tidak anti pembangunan, tetapi harus di lihat apakah benar program tersebut di butuhkan oleh masyarakat Papua,” tambahnya.
Program transmigrasi sering kali memicu konflik karena perbedaan budaya antara pendatang dan warga lokal.
Ketidakmerataan distribusi sumber daya juga memperparah ketegangan.
Beberapa program transmigrasi di masa lalu memicu kecemburuan sosial karena distribusi lahan yang tidak adil.
Fasilitas untuk pendatang sering kali lebih baik dibandingkan dengan yang di terima masyarakat lokal.
Menurut Lamek, hal-hal seperti ini harus di hindari dalam pelaksanaan program transmigrasi di Papua.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan politik dari setiap kebijakan yang di ambil.
“Papua memiliki sejarah panjang ketidakadilan sosial, dan kita tidak ingin menambah luka itu dengan kebijakan yang tidak tepat sasaran,” tegas Lamek.
Lamek Dowansiba dan para pemangku kepentingan lainnya berharap bahwa pemerintah dapat bersikap bijak dalam mengambil keputusan terkait program transmigrasi ini.
Pemerintah juga di harapkan lebih memperhatikan suara masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah konflik di masa depan.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
