[MEDAN/SUMUT], Selasa, 27 Januari 2026, 12.20 WIB — Pemerintah Kota Medan melaporkan sedikitnya 71 rumah rusak akibat banjir yang terjadi pada akhir 2025. Data tersebut telah dibawa dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sementara penyaluran bantuan dan santunan bagi warga terdampak masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyatakan pendataan rumah rusak telah diverifikasi sebelum disampaikan ke Kemendagri. Pemerintah kota juga melakukan pendataan dampak sosial, termasuk jumlah warga terdampak yang masih membutuhkan dukungan pemulihan, terutama untuk kebutuhan dasar dan perbaikan hunian.
Berdasarkan pendataan Pusdalops penanggulangan bencana di Sumatera Utara, kerusakan 71 rumah mencakup 20 unit rusak berat, 23 unit rusak sedang, dan 28 unit rusak ringan. Dalam kejadian banjir 27 November 2025, jumlah warga terdampak didata 53.215 jiwa dari 17.472 kepala keluarga.
Rico menyampaikan, “Sudah kami laporkan yakni sebanyak 71 rumah.” Ia menambahkan bahwa pemerintah kota masih menunggu koordinasi lanjutan terkait mekanisme bantuan. “Di rapat koordinasi sudah disampaikan. Semua dalam proses,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan kepada media.
Bagi warga, isu paling dekat adalah kepastian bantuan dan kemudahan layanan administrasi pascabanjir. Pemerintah kota sebelumnya menyiapkan langkah konkret berupa kemudahan pengurusan dokumen kependudukan yang rusak akibat banjir, karena banyak warga kehilangan atau merusak KTP, KK, akta, dan dokumen penting lainnya. Pemkot juga mengimbau warga memanfaatkan layanan kesehatan—puskesmas maupun rumah sakit—jika mengalami keluhan kesehatan pascabanjir.
Penanganan banjir di Medan menjadi perhatian karena dampaknya lintas sektor: rumah tangga, akses kerja/sekolah, sampai UMKM di kawasan permukiman padat. Pemerintah kota menekankan bahwa pemulihan tidak berhenti pada pembersihan, tetapi juga perbaikan layanan dasar serta pengurangan risiko banjir berulang melalui program 2026.
Pemkot mengarahkan perangkat daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan, termasuk pembenahan drainase, pengelolaan sampah, dan respons cepat saat hujan ekstrem. Warga diimbau menyimpan dokumen penting dalam wadah kedap air, mencatat nomor layanan darurat setempat, dan segera melapor bila melihat sumbatan drainase atau kondisi sungai/parit yang berisiko meluap.
