Oleh karena itu, untuk menjaga kondisi ekonomi-sosial masyarakat tetap stabil, program prioritas pemerintah lainnya pun turut diberikan. Dengan harapan, hal tersebut dapat menjadi tambahan stimulus agar kebutuhan dasar masyarakat bisa tercukupi. Beberapa program, seperti Program Makan Bergizi Gratis, menambah manfaat APBN yang diterima masyarakat. Belum lagi alokasi anggaran negara di bidang kesehatan dan pendidikan yang masih ditujukan untuk kelompok masyarakat rentan meskipun saat ini pemerintah tengah melaksanakan program efisiensi anggaran. Alokasi anggaran Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebesar Rp 3,4 triliun menjadi salah satu sarana negara membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bisa memeriksakan kesehatan mereka. Demikian pula dengan alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025 sebesar Rp 59,2 triliun. Alokasi anggaran ini juga menjadi sarana untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dari apa yang telah diuraikan di atas, mulai dari pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran, khususnya bagi tenaga kerja yang rentan dengan pemutusan hubungan kerja, hingga dukungan alokasi anggaran pada program prioritas pemerintah, terutama yang ditujukan untuk pelayanan masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan, menjadi bentuk konkrit kinerja pemerintah bahwa negara hadir melalui uang kita. APBN memang dikumpulkan dari masyarakat, yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat itu sendiri. Kesemuanya itu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat, khususnya mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, serta menjaga ekonomi tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penulis: Rostamaji Korniawan, Humas Pemerintah
CatatanDisclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili kepentingan institusi manapun.
