KPK melanjutkan penggeledahan di Pekanbaru usai OTT Gubernur Riau Abdul Wahid. Status tersangka diumumkan 5 November 2025. Layanan publik di Pemprov dipastikan tetap berjalan.
KPK melakukan OTT di Riau pada Senin malam (3/11/2025). Gubernur Abdul Wahid disebut termasuk yang diamankan. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status. Warga diminta tenang.
KPK mendalami legalitas lahan dalam perkara pengadaan lahan JTTS 2018–2020 (kerugian Rp 205,14 miliar). Pemeriksaan saksi pertanahan berlanjut. Implikasi bagi kelanjutan proyek di Sumatra.
KPK mendalami legalitas lahan kasus pengadaan lahan JTTS 2018–2020. Kerugian negara Rp 205,14 miliar dipaparkan. Dampaknya bagi progres ruas di Lampung, Sumsel, dan Jambi serta kepastian bagi warga terdampak.
KPK mengusut legalitas lahan pada perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Trans Sumatera (2018–2020). Tersangka mencakup eks Dirut Hutama Karya. Dampak: kepastian proyek dan laju pembebasan lahan di Sumatra.
KPK mendalami legalitas lahan proyek JTTS TA 2018–2020. Kerugian negara dihitung BPKP Rp 205,14 miliar—terkait pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung.
KPK menyatakan sudah menetapkan tersangka pada klaster Medan kasus dugaan suap proyek DJKA. Pengusutan berdampak pada proyek perkeretaapian di Sumut.
KPK mendalami proses awal jual beli lahan proyek Tol Trans Sumatera (2018–2020). Dua eks pejabat HK telah ditahan; kerugian negara dihitung Rp 205,14 miliar. Dampak ke ruas Sumatra dievaluasi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
