AGAM, SUMATERA BARAT, Senin, 20 Oktober 2025, WIB — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan Gunung Marapi masih berstatus Level II (Waspada) setelah beberapa kali erupsi pada Oktober. Abu vulkanik sempat teramati mengarah timur laut dan jatuh tipis di wilayah Batu Palano, Agam. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari Kawah Verbeek.
BNPB menyebut aktivitas erupsi terekam seismograf PVMBG, dengan durasi sekitar satu menit pada salah satu kejadian. Kondisi di Batu Palano dilaporkan kondusif usai pembersihan, namun sisa abu masih ditemukan di beberapa ruas permukiman. Aparat daerah dan relawan terus menyisir area terdampak untuk mitigasi dampak kesehatan dan keselamatan jalan.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB — “Kolom abu sulit teramati karena kabut, namun laporan pos pengamatan menunjukkan arah sebaran ke timur laut. Warga harap menggunakan masker saat beraktivitas di luar.”
PVMBG menegaskan zona bahaya tetap pada radius 3 km dan meminta masyarakat, termasuk pendaki dan pelaku wisata, mematuhi rekomendasi. Pemerintah daerah di Bukittinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, dan Agam diminta memperkuat koordinasi peringatan dini, terutama menghadapi potensi hujan yang bisa memicu lahar dingin (galodo).
Bagi pelaku usaha pariwisata, kewajiban memutakhirkan SOP keselamatan dan rute alternatif menjadi penting agar layanan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan pengunjung. Sekolah dan fasilitas kesehatan di sekitar lereng juga diimbau menyiapkan masker dan prosedur evakuasi sederhana.
Sejak September, Marapi tercatat beberapa kali erupsi dengan kolom abu setinggi 1.000–1.500 meter. Meski belum terindikasi potensi letusan besar, peningkatan aktivitas di atas normal masih terjadi sehingga disiplin jarak aman dan pembaruan informasi resmi menjadi kunci.
Langkah lanjut: pos pantau meningkatkan pemantauan visual dan instrumental, BPBD menyiapkan peralatan pembersihan abu, dan pemerintah daerah menegakkan pembatasan aktivitas di zona bahaya serta menata komunikasi risiko bagi warga.
