Politik, Gema Sumatra – Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kementeriannya.
Ia menekankan bahwa anggaran yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan HAM di Indonesia.
Saat ini, Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 64 miliar, yang di anggapnya tidak cukup untuk mencapai visi pembangunan HAM di Indonesia.
Pigai menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang rendah ini akan menghambat upaya kementeriannya untuk menangani isu-isu HAM yang mendesak dan menyangkut kehidupan banyak orang.
Dalam kunjungannya ke kantor baru di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024, Pigai menekankan pentingnya mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa anggaran yang memadai sangat penting untuk kementerian menjalankan program-programnya.
Program-program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di masyarakat.
Pigai juga menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini menunjukkan adanya komitmen serius dari Presiden Prabowo terhadap isu-isu HAM.
“Berarti ada sesuatu besar yang mau di bikin,” katanya, merujuk pada potensi yang bisa di optimalkan melalui kementerian yang baru di bentuk ini.
Ia meminta tim transisi pemerintahan untuk mempertimbangkan pengalihan anggaran demi mencapai tujuan tersebut, menambahkan, “Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto” jika anggaran tidak memadai.
Pigai membandingkan alokasi anggaran Kementerian HAM dengan kementerian lain di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Ia juga menyoroti perbedaan alokasi anggaran tersebut untuk menunjukkan prioritas yang berbeda dalam penanganan isu-isu HAM.
Kementerian Hukum, yang di pimpin Supratman Andi Agtas, mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,2 triliun.
Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah Agus Andrianto, memiliki pagu anggaran Rp 13,3 triliun.
Pigai mencatat bahwa perbedaan alokasi anggaran ini menunjukkan prioritas yang berbeda dalam penanganan isu-isu HAM.
Natalius Pigai berdiskusi dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
Mereka membahas anggaran yang di perlukan untuk pembangunan HAM, baik fisik maupun non-fisik.
Ia berharap pemerintah dapat memahami urgensi penganggaran ini demi penguatan dan perlindungan hak asasi manusia di tanah air.
“Kami akan membangun pembangunan HAM yang komprehensif, dan kami membutuhkan dukungan semua pihak,” pungkasnya.
Upaya ini penting untuk memastikan hak asasi manusia menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah.
Ini sejalan dengan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Ikuti Update Berita Terkini Gema Sumatra di: Google News
