ACEH TAMIANG, Senin, 30 Maret 2026 18.30 WIB — Penyintas bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang mulai kembali ke rumah setelah sebelumnya mengungsi akibat kerusakan rumah dan timbunan lumpur. Perkembangan ini menjadi penanda awal pemulihan, meski bantuan perbaikan rumah dan dukungan hidup sementara masih dibutuhkan warga.
Warga yang kembali umumnya sudah membersihkan rumah dan menata kembali kebutuhan dasar keluarga. Namun, kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih karena sebagian rumah masih memerlukan perbaikan struktural, terutama untuk kategori rusak sedang hingga berat. Pemerintah kabupaten sebelumnya juga membuka verifikasi serta menetapkan penerima bantuan rumah rusak secara bertahap agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Bupati Aceh Tamiang bersama pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bantuan stimulan rumah rusak dengan skema Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rusak berat. Selain itu, BNPB juga menyalurkan dana tunggu huni bagi warga terdampak di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Rantau, untuk menopang kebutuhan selama masa transisi.
Seorang penyintas, Muhammad Hendra, menyatakan sudah kembali ke rumah beberapa hari terakhir setelah sempat mengungsi ke rumah orang tuanya. Kesaksian ini menunjukkan bahwa sebagian warga memilih memulai pemulihan mandiri sembari menunggu dukungan lanjutan dari pemerintah.
Bagi warga Aceh Tamiang, fase ini penting karena dampak bencana bukan hanya pada tempat tinggal, tetapi juga pada aktivitas ekonomi keluarga, sekolah anak, serta layanan dasar harian. Semakin cepat rumah kembali layak huni, semakin cepat pula pengeluaran keluarga untuk sewa, transportasi, atau kebutuhan darurat bisa ditekan. Pemerintah daerah sebelumnya juga mempercepat kerja sama pencairan bantuan rumah rusak dan penyaluran DTH agar proses pemulihan tidak tertahan di administrasi.
Secara lebih luas, BNPB masih mencatat dampak besar bencana banjir dan longsor di Sumatra pada periode akhir 2025 hingga awal 2026, sehingga pemulihan Aceh Tamiang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penanganan kawasan terdampak yang lebih luas. Karena itu, pengawasan data penerima, percepatan pencairan, dan ketepatan sasaran bantuan akan sangat menentukan keberhasilan tahap rehabilitasi berikutnya.
Langkah selanjutnya yang paling ditunggu warga adalah kelanjutan pencairan bantuan rumah rusak, penyelesaian hunian sementara bagi yang belum bisa pulang, dan kepastian jadwal rehabilitasi infrastruktur lingkungan. Warga diminta tetap memeriksa status bantuan melalui jalur resmi pemerintah kampung, kecamatan, atau posko daerah agar tidak terjadi kekeliruan data.
