BANDA ACEH – Penanganan pascabencana di Provinsi Aceh memasuki babak baru pada Agustus 2026. Setelah melalui masa siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi menuju pemulihan, pemerintah mulai mengarahkan penanganan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Sumatera sebelumnya menyatakan bahwa perubahan fase tersebut dilakukan setelah sejumlah indikator pemulihan mulai terpenuhi. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatera Safrizal ZA menjelaskan bahwa salah satu indikator penting adalah kembali berjalannya pemerintahan di daerah terdampak secara penuh.
Peralihan dari penanganan kedaruratan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi penting karena kebutuhan masyarakat juga berubah. Pada fase darurat, prioritas utama berada pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, pengungsian, hingga pemulihan akses terhadap layanan dasar. Memasuki tahap berikutnya, perhatian akan semakin mengarah pada pembangunan kembali fasilitas, pemulihan permukiman, infrastruktur, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh memperpanjang status transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari, mulai 28 April hingga 30 Juli 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk memberikan ruang bagi penyelesaian berbagai pekerjaan penanganan sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih permanen.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan pascabencana tidak sebatas mengembalikan kondisi sebelum bencana. Perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan mitigasi risiko agar infrastruktur dan permukiman yang dibangun kembali lebih tangguh terhadap ancaman bencana pada masa mendatang.
Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Karena itu, proses rekonstruksi menjadi kesempatan untuk memperkuat kesiapsiagaan, tata ruang, infrastruktur, dan kapasitas masyarakat.
Dengan dimulainya fase baru pada Agustus, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat menjadi faktor penting. Keberhasilan rekonstruksi tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.
