LAMPUNG BARAT, Minggu, 10 Mei 2026 10.30 WIB — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperkuat kapasitas operator SIKS-NG tingkat pekon untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial, termasuk kepesertaan PBI JKN, agar warga miskin tidak kehilangan hak layanan dasar.
Pemkab Lampung Barat menggelar peningkatan kapasitas petugas pengelola/operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG Pekon di Aula Kagungan Setdakab pada Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas data kesejahteraan sosial di tingkat desa/pekon.
Data sosial yang tidak mutakhir berisiko membuat warga yang berhak tidak masuk daftar penerima bantuan, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria tetap tercatat. Sejumlah laporan lokal menyebut kegiatan ini diikuti operator dari pekon, dengan fokus validasi dan pembaruan data penerima manfaat.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan operator SIKS-NG menjadi ujung tombak akurasi data. “Tidak boleh ada masyarakat miskin yang kehilangan haknya hanya karena data yang tidak akurat. Operator harus teliti dan cepat dalam melakukan pembaruan,” kata Parosil Mabsus, Bupati Lampung Barat.
Bagi warga, perbaikan data ini penting karena menyangkut akses bantuan sosial, jaminan kesehatan gratis, serta program perlindungan sosial lain. Di tingkat pekon, operator diminta memastikan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat sesuai fakta lapangan.
Konteksnya, persoalan data bansos kerap muncul ketika warga pindah domisili, meninggal dunia, mengalami perubahan status ekonomi, atau belum memperbarui dokumen kependudukan. Karena itu, pembaruan data tidak cukup dilakukan sekali, tetapi harus menjadi kerja rutin pemerintah pekon bersama perangkat daerah.
Warga Lampung Barat dapat memeriksa kembali dokumen kependudukan dan melapor ke aparat pekon bila ada data bansos yang tidak sesuai. Pemerintah daerah perlu membuka kanal aduan yang mudah diakses agar pembaruan data tidak berhenti di pelatihan operator.
