Pemerintah daerah merujuk keputusan pelepasan kawasan hutan tahun 2017, sementara proses penyiapan lahan menghadapi keberatan warga dan insiden keamanan.
KABANJAHE — Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menegaskan peruntukan lahan seluas 480,11 hektare di kawasan Siosar sebagai Lahan Usaha Tani (LUT) bagi warga relokasi tahap III terdampak erupsi Gunung Sinabung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, Hesti Maria Br Tarigan, pada Jumat, 13 November 2026, menyatakan dasar kebijakan tersebut adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tertanggal 12 Oktober 2017.
Penyiapan lahan berkaitan dengan pemulihan mata pencaharian
Menurut pemerintah daerah, lahan usaha tani diperlukan sebagai bagian dari pemulihan penghidupan warga yang telah direlokasi dari kawasan terdampak erupsi. Penyediaan rumah tinggal saja belum menyelesaikan kebutuhan usaha pertanian keluarga.
Dalam keterangan resmi sebelumnya pada 24 Oktober, Pemkab Karo menyebut adanya perkara penguasaan lahan yang mencakup sekitar 260 hektare dari total 480,11 hektare tersebut. Pemerintah merujuk putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2026 sebagai dasar melanjutkan penyiapan lahan.
Keberatan warga dan insiden ditangani kepolisian
Persoalan ini juga diwarnai keberatan dari sebagian warga di sekitar kawasan. Pada pertemuan sebelumnya, perwakilan masyarakat meminta proses penyiapan lahan mempertimbangkan perkembangan perkara tata usaha negara dan sosialisasi lebih lanjut.
Polres Karo melaporkan kericuhan saat penyiapan lahan pada Rabu, 11 November 2026. Menurut kepolisian, tiga aparat mengalami luka dan empat kendaraan dinas terbakar. Polisi masih mendalami dugaan tindak pidana dan pihak yang terlibat.
Pernyataan mengenai status hukum lahan dalam berita ini merupakan posisi yang disampaikan pemerintah daerah. Penyelesaian konflik tetap memerlukan penghormatan terhadap proses hukum serta aspirasi para pihak.
Sumber informasi: Pemerintah Kabupaten Karo, 24 Oktober 2026; keterangan Pemkab Karo dan Polres Karo sebagaimana diberitakan ANTARA, 13 November 2026.
