PARIK MALINTANG, Selasa, 10 Maret 2026 18.38 WIB — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meminta percepatan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk pemulihan pascabencana hidrometeorologi, setelah ribuan warga terdampak mulai menerima bantuan stimulan sosial ekonomi dari pemerintah pusat. Fokusnya kini bergeser dari bantuan awal menuju rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan aktivitas warga.
Bupati John Kenedy Azis menyebut dukungan pusat dibutuhkan karena bencana akhir 2025 merusak infrastruktur dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Pemkab mencatat kerugian daerah mencapai sekitar Rp 5 triliun dan telah mengajukan kebutuhan dana perbaikan infrastruktur ke pemerintah pusat sekitar Rp 3,2 triliun.
Sebelumnya, 1.173 korban bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman menerima Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi 2026. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh Rp 8 juta, terdiri atas Rp 5 juta stimulus ekonomi dan Rp 3 juta untuk isian hunian, yang dapat dipakai membeli perabot rumah tangga yang rusak atau hanyut akibat bencana.
Nama Lengkap, Jabatan: John Kenedy Azis, Bupati Padang Pariaman, “Kami berharap dukungan dari BNPB melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, agar proses pemulihan pascabencana di Padang Pariaman dapat berjalan lebih cepat.” Dalam audiensi dengan BNPB, ia juga memperjuangkan dukungan dana hibah untuk pembangunan Jembatan Sikabu yang dinilai vital bagi mobilitas dan ekonomi warga.
Dampaknya bagi warga cukup nyata. Bantuan tunai dapat menahan tekanan ekonomi keluarga dalam jangka pendek, tetapi keberlanjutan pemulihan sangat bergantung pada akses jalan, jembatan, dan sarana ekonomi yang rusak. Jembatan Sikabu, misalnya, disebut sebagai salah satu simpul penting yang menunjang pergerakan orang dan barang di daerah itu.
Agenda berikutnya adalah menunggu tindak lanjut koordinasi pusat-daerah atas usulan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan bantuan yang sudah turun benar-benar mendorong warga kembali produktif. Untuk pembaca di Padang Pariaman, isu ini relevan karena menyangkut pemulihan penghasilan keluarga, akses harian, dan kecepatan normalisasi layanan publik di wilayah terdampak.
