BATAM, Jumat, 10 April 2026, 07.10 WIB — Selat Malaka kembali menjadi perhatian setelah ketegangan di Selat Hormuz mengganggu arus energi global. Jalur laut yang berbatasan dengan Sumatra itu dinilai makin vital bagi perdagangan, logistik, dan posisi tawar Indonesia di kawasan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekitar 70 persen kebutuhan energi dan perdagangan Asia Timur melintasi laut Indonesia, termasuk Selat Malaka. Di saat yang sama, DPR mendorong pengembangan transshipment berskala besar di kawasan ini agar Indonesia tidak hanya menjadi lintasan, tetapi juga pusat layanan logistik bernilai tambah.
Dalam konteks global, U.S. Energy Information Administration menempatkan Selat Malaka sebagai salah satu chokepoint minyak terpenting di dunia. Jalur ini menjadi rute pendek antara pemasok dari Afrika dan Teluk Persia dengan konsumen utama di Asia, sehingga gangguan di Hormuz langsung memantulkan perhatian ke Malaka.
Bagi warga dan pelaku usaha di Kepri, Riau, hingga Aceh, momentum ini bisa berarti dua hal sekaligus: peluang tumbuhnya aktivitas pelabuhan dan jasa maritim, tetapi juga tekanan terhadap ongkos logistik bila ketidakpastian global memanjang. Kawasan pesisir Sumatra berpotensi menjadi simpul penting jika konektivitas dan layanan pelabuhan ditingkatkan.
DPR sebelumnya menyebut fasilitas transshipment di Selat Malaka dapat meningkatkan konektivitas Indonesia dengan jaringan perdagangan internasional dan memperkuat daya saing pelabuhan nasional. Wacana ini relevan karena selama ini nilai tambah logistik masih banyak dinikmati pelabuhan negara tetangga.
Langkah berikutnya ada pada kebijakan konkret: penguatan pelabuhan, keamanan perairan, efisiensi bea-logistik, dan kepastian investasi. Tanpa itu, Selat Malaka hanya akan terus ramai dilintasi, tetapi manfaat ekonominya belum maksimal dirasakan wilayah Sumatra.
