KARO, Senin, 21 April 2026, 09.30 WIB — Pemerintah Kabupaten Karo menggerakkan aparatur sipil negara membeli cabai merah langsung dari petani saat harga di tingkat kebun melemah. Langkah ini ditempuh untuk menahan tekanan harga, menjaga pendapatan petani, dan menunjukkan kehadiran pemerintah daerah di sentra hortikultura.
Di halaman Kantor Bupati Karo, ASN di bawah koordinasi KORPRI membeli cabai petani dengan kisaran harga sekitar Rp 28.000 per kilogram pada Senin, 20 April 2026. Aksi itu muncul di tengah keluhan petani atas penurunan harga, yang sebelumnya juga direspons Pemkab Karo melalui skema kerja sama antardaerah untuk membuka pasar di luar Sumatra.
Sepekan sebelumnya, Pemkab Karo melepas pengiriman 1.050 kilogram cabai merah ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, secara bertahap tiga kali masing-masing 350 kilogram. Cabai itu berasal dari Gapoktan Terpuk Sisiwah, Desa Suka, Kecamatan Tigapanah. Dalam skema itu, cabai Karo dipasarkan sekitar Rp 21.000 per kilogram, yang dinilai lebih menjaga nilai jual saat pasar lokal melemah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Putra Ginting, menegaskan langkah pembelian langsung bukan kegiatan seremonial. “ASN tidak boleh hanya melihat kondisi ini dari jauh. Kita harus ikut terlibat dan memberi dampak langsung,” ujarnya. Sementara Bupati Karo, Antonius Ginting, sebelumnya menyatakan kerja sama distribusi antardaerah ditujukan agar petani tetap memperoleh harga lebih baik meski pasar sedang tidak stabil.
Bagi warga Karo, terutama keluarga petani cabai dan pelaku angkut hasil panen, stabilitas harga berpengaruh langsung pada perputaran uang harian. Saat harga turun, daya beli rumah tangga tani ikut tertekan, termasuk untuk ongkos panen, distribusi, dan kebutuhan rumah tangga. Karena itu, intervensi cepat dari pemda bisa menjadi bantalan jangka pendek sambil menunggu pasar pulih. Ini juga penting bagi UMKM pangan yang bergantung pada pasokan cabai lokal.
Secara lokal, langkah ASN membeli hasil tani memberi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar. Namun, pola ini tetap bersifat sementara. Tantangan yang lebih besar adalah memperluas saluran distribusi, menjaga mutu pascapanen, dan memastikan petani tidak selalu bergantung pada gejolak harga musiman. Pengiriman ke luar daerah dapat menjadi model awal bila berlanjut dan volumenya bertambah.
Ke depan, yang ditunggu petani ialah kesinambungan intervensi, bukan hanya pembelian sesaat. Pemkab Karo berpeluang memperkuat kerja sama pasar antardaerah, pengumpulan komoditas di tingkat kelompok tani, hingga jadwal distribusi yang lebih pasti. Dengan begitu, petani punya alternatif penjualan ketika harga di pasar lokal kembali melemah.
