BANDA ACEH/ACEH, Selasa, 19 Mei 2026, 13.45 WIB — Pemerintah Aceh menyatakan layanan Jaminan Kesehatan Aceh tetap berjalan setelah Gubernur Muzakir Manaf menginstruksikan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini penting bagi warga yang bergantung pada layanan berobat di fasilitas kesehatan.
Pencabutan pergub dilakukan setelah muncul penolakan publik terhadap pengaturan JKA. Pemerintah Aceh menyebut warga tetap dapat berobat seperti biasa, sementara penyesuaian teknis layanan masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi lanjutan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan bahwa rakyat Aceh tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Pernyataan itu menjadi rujukan awal, tetapi redaksi masih menunggu salinan regulasi pencabutan dan penjelasan teknis dari dinas terkait.
Bagi warga kabupaten/kota, terutama peserta yang selama ini memakai JKA untuk layanan rujukan, poin paling penting adalah kepastian administrasi di puskesmas dan rumah sakit. Fasilitas kesehatan perlu memberi informasi yang sama agar warga tidak bolak-balik mengurus berkas.
Isu JKA menjadi perhatian luas karena menyangkut pembiayaan layanan kesehatan daerah dan koordinasi dengan skema jaminan kesehatan nasional. Perubahan aturan tanpa penjelasan teknis berpotensi membingungkan warga, terutama kelompok rentan, pasien kronis, dan keluarga miskin.
Apa berikutnya, warga disarankan membawa identitas kependudukan dan kartu peserta saat mengakses layanan. Pemerintah Aceh perlu segera menerbitkan penjelasan tertulis tentang alur layanan, status kepesertaan, dan kanal pengaduan resmi.
