JAKARTA, Senin, 21 April 2026, 09.30 WIB — Inflasi nasional Maret 2026 melandai menjadi 3,48 persen secara tahunan, tetapi gambaran di Sumatra belum merata. Aceh tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi, sedangkan Lampung menjadi yang terendah, memberi sinyal tekanan harga berbeda antarwilayah.
Badan Pusat Statistik menyatakan inflasi year-on-year Maret 2026 sebesar 3,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen 110,95. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,41 persen dan year-to-date 0,94 persen. Data Bank Indonesia juga menyebut inflasi Maret 2026 telah kembali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, setelah Februari tercatat lebih tinggi di 4,76 persen year-on-year.
Yang paling relevan bagi pembaca Sumatra adalah sebaran antardaerah. BPS mencatat inflasi tahunan tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Aceh sebesar 5,31 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Lampung sebesar 1,16 persen. Di Aceh sendiri, BPS Aceh melaporkan seluruh wilayah penghitungan masih mengalami inflasi tahunan, dengan yang tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah 6,07 persen dan terendah di Aceh Tamiang 4,84 persen. Pada saat yang sama, Nilai Tukar Petani Aceh pada Maret 2026 tercatat 124,10 atau turun 0,88 persen dibanding Februari.
Bagi warga Sumatra, perbedaan inflasi ini berarti pengalaman harga tidak sama di tiap provinsi. Rumah tangga di Aceh berpotensi merasakan tekanan lebih kuat pada komoditas tertentu dibanding warga Lampung. Sementara bagi pelaku UMKM, ongkos bahan baku, distribusi, dan penyesuaian harga jual juga bisa berbeda-beda menurut daerah. Karena itu, angka inflasi nasional yang turun belum otomatis berarti semua pasar lokal sudah longgar. Ini terutama penting untuk komoditas pangan yang cepat berfluktuasi.
Analisis Bank Indonesia menyebut perkembangan inflasi Maret dipengaruhi oleh inflasi inti dan volatile food yang melandai. Dalam dokumen analisis inflasi Maret 2026, BI juga menegaskan prakiraan inflasi tahunan 2026 tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen, didukung konsistensi kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi pusat-daerah melalui TPIP dan TPID, serta penguatan program ketahanan pangan nasional.
Namun, sudut pandang lokal tetap penting. Di Aceh, misalnya, BPS mencatat penurunan indeks harga yang diterima petani dipengaruhi komoditas seperti gabah, kakao/cokelat biji, dan cabai rawit. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga konsumen dan kondisi petani tidak selalu bergerak searah. Di wilayah lain di Sumatra, pengendalian inflasi akan sangat bergantung pada pasokan, distribusi, dan intervensi daerah saat harga pangan bergerak cepat.
Warga dan pelaku usaha di Sumatra perlu mencermati rilis inflasi April dan langkah pengendalian daerah, termasuk operasi pasar, distribusi pangan, dan intervensi TPID. Bagi pembaca lokal, fokus utamanya bukan hanya angka nasional, melainkan bagaimana perubahan harga benar-benar terasa di pasar, warung, dan biaya hidup harian.
