JAKARTA, Selasa, 5 Mei 2026 12.15 WIB — Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menjaga produksi pangan nasional. Bagi petani Sumatra, kebijakan ini berpotensi meringankan biaya tanam padi, jagung, hortikultura, hingga perkebunan rakyat.
Kementerian Pertanian menyebut penurunan 20 persen mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK, hingga ZA. Kebijakan ini disebut sebagai respons terhadap lonjakan harga pupuk global dan kebutuhan menjaga musim tanam 2026.
Antara melaporkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan tersebut menjadi langkah untuk menjaga produksi. Pupuk Indonesia juga menyatakan penurunan harga eceran tertinggi pupuk subsidi meningkatkan keterjangkauan dan akses petani terhadap pupuk.
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, menyebut penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani. Dalam keterangan Kementan, kebijakan itu diarahkan agar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk lebih terkendali pada musim tanam 2026.
Dampak lokal bagi Sumatra cukup besar karena pulau ini memiliki sentra padi, jagung, kopi, karet, sawit rakyat, cabai, dan komoditas hortikultura. Di kabupaten sentra pangan, biaya pupuk kerap menjadi salah satu komponen penting dalam keputusan petani menanam tepat waktu.
Namun, manfaat kebijakan akan sangat bergantung pada akurasi data penerima, ketersediaan stok di kios resmi, dan kelancaran distribusi ke desa. Petani juga perlu memastikan namanya terdaftar dalam sistem pupuk bersubsidi dan membeli sesuai ketentuan resmi.
Pemerintah daerah di Sumatra perlu mengawasi penyaluran di tingkat kios, membuka kanal pengaduan, dan memantau harga lapangan. Kelompok tani diminta mengecek alokasi, jadwal penebusan, serta melaporkan bila ada harga di atas ketentuan.
