JAKARTA, Kamis, 30 April 2026, 12.00 WIB — Pemerintah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra pada April 2026. Bagi warga Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tahap ini menentukan percepatan perbaikan rumah, infrastruktur, ekonomi, serta layanan dasar.
BNPB menyebut finalisasi rencana induk pemulihan menjadi tahap lanjutan setelah masa transisi darurat ke pemulihan pada Januari–Maret 2026. Program pemulihan dirancang untuk berjalan dalam kurun tiga tahun dengan lima sektor prioritas.
Lima sektor yang menjadi fokus ialah permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Dalam dokumen yang dibahas pemerintah, program pemulihan direncanakan mencakup 12.047 kegiatan dengan total anggaran Rp 100,2 triliun.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan dalam penanganan. Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, “Kecepatan sangat penting dalam penanganan bencana.”
Sisi lokal yang paling dekat dengan warga ialah bantuan perbaikan rumah. Pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan Rp 117,96 miliar untuk 4.469 kepala keluarga di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah, dengan sasaran rumah rusak ringan dan sedang.
BNPB juga menyebut total dana stimulan yang telah disalurkan untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 654,87 miliar. Bantuan diberikan untuk 18.345 unit rumah rusak ringan dan 12.390 unit rumah rusak sedang, dengan nilai Rp 15 juta untuk rusak ringan dan Rp 30 juta untuk rusak sedang.
Apa berikutnya, pemerintah daerah perlu mempercepat validasi data penerima, membuka kanal keberatan warga, dan memastikan bantuan digunakan untuk perbaikan rumah. Warga terdampak diminta menyimpan dokumen identitas, bukti kerusakan, dan mengikuti verifikasi resmi di desa/kelurahan.
