BANDA ACEH – Aceh memasuki tahun ke-21 perdamaian pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Tanggal tersebut menandai 21 tahun sejak Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Hari Damai Aceh bukan hanya peringatan simbolis. Pemerintah Aceh telah menetapkan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2014. Regulasi tersebut hingga kini tercatat berstatus berlaku dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh.
Dua dekade lebih setelah kesepakatan damai, perhatian tidak hanya tertuju pada keberhasilan mempertahankan situasi damai. Implementasi agenda reintegrasi, pembangunan ekonomi, serta penyelesaian berbagai komitmen pascakonflik tetap menjadi bagian penting perjalanan Aceh.
Salah satu indikator yang masih mendapat perhatian adalah penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM, tahanan politik yang mendapat amnesti, dan masyarakat korban konflik.
Data yang disampaikan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Aceh pada Juni 2026 menunjukkan lahan seluas 7.267,28 hektare telah didistribusikan kepada 3.818 penerima manfaat. Lahan tersebut terdiri atas hak milik perorangan dan hak kepemilikan bersama yang tersebar di sejumlah kabupaten di Aceh.
Pada saat yang sama, masih terdapat potensi redistribusi sekitar 1.500 hektare di Simeulue, Aceh Utara, dan Gayo Lues untuk sekitar 750 penerima. Pada Juni lalu, BPN Aceh menyatakan redistribusi tersebut direncanakan melalui skema Hak Kepemilikan Bersama dan ditargetkan bertepatan dengan peringatan Hari Damai Aceh 15 Agustus 2026. Hingga berita ini disusun, realisasi pembagian tersebut perlu menunggu konfirmasi terbaru dari instansi terkait.
Badan Reintegrasi Aceh juga telah melakukan persiapan peringatan 21 Tahun Damai Aceh sejak Juli 2026. BRA merupakan lembaga yang menjalankan program reintegrasi dan penguatan perdamaian bagi kelompok yang terdampak konflik.
Memasuki usia perdamaian ke-21, tantangan Aceh karena itu bergeser dari sekadar mempertahankan keadaan tanpa konflik menuju upaya memastikan perdamaian memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Bagi masyarakat, keberlanjutan perdamaian juga menjadi modal penting untuk pendidikan, investasi, pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja. Peringatan setiap 15 Agustus menjadi ruang untuk melihat kembali capaian sekaligus pekerjaan yang masih perlu diselesaikan.
