JAKARTA — Pemerintah Jepang mengirim tiga helikopter CH-47 Chinook beserta sekitar 180 personel untuk mendukung operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi bagian dari kerja sama kemanusiaan dan penanggulangan bencana Indonesia–Jepang, sementara Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan tetap termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla nasional.
Kementerian Pertahanan menyebut tiga helikopter itu dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki yang dijadwalkan tiba di Terminal Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 9 September 2026. Helikopter akan mendukung operasi water bombing di Kalimantan.
Meski lokasi operasi bantuan Jepang berada di Kalimantan, penguatan respons karhutla juga relevan bagi Sumatera. Berdasarkan data pemerintah per 7 September, enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dengan demikian, separuh provinsi prioritas berada di Pulau Sumatera.
Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara, pemantauan serta pemadaman titik api, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca. Kementerian Pertahanan menempatkan dukungan aset udara sebagai bagian dari operasi yang lebih luas, bukan satu-satunya instrumen penanganan.
Dalam pengoperasian helikopter bantuan Jepang, TNI bertanggung jawab terhadap pengawasan operasional, termasuk keamanan, perizinan penerbangan, dan penempatan petugas keselamatan. Misi penerbangan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan Kementerian Pertahanan memberikan dukungan logistik operasional.
Dukungan tersebut merupakan implementasi kerja sama pertahanan Indonesia–Jepang pada bidang Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HADR. Pemerintah menekankan bahwa manfaat kerja sama diukur dari kontribusinya terhadap penanganan bencana dan perlindungan masyarakat, bukan semata jumlah aset yang dikerahkan.
Karhutla tetap menjadi isu penting bagi Sumatera karena Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan berada dalam daftar prioritas nasional. Ketiga provinsi tersebut memiliki kawasan gambut dan wilayah rawan kebakaran yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan pada musim kering.
Bagi masyarakat, dampak karhutla tidak terbatas pada area yang terbakar. Asap dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan, transportasi, aktivitas pendidikan, dan mobilitas antardaerah. Karena itu, efektivitas penanganan bergantung pada kombinasi pencegahan, patroli, pemadaman dini, operasi udara, penegakan hukum, dan pemantauan kondisi atmosfer.
Pengiriman Chinook Jepang menambah kapasitas operasi udara yang tersedia dalam respons karhutla nasional, tetapi bantuan tersebut secara spesifik diarahkan untuk operasi di Kalimantan. Penanganan di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan tetap dijalankan melalui sumber daya pemerintah Indonesia dan koordinasi lintas instansi sesuai kebutuhan di lapangan.
Data BNPB pada 5 September memberi gambaran besarnya tantangan di Sumatera. Di Riau, luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 4 September tercatat sekitar 18.882,16 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dan dua kota. BNPB saat itu mendukung operasi dengan satu helikopter patroli, satu pesawat untuk patroli sekaligus operasi modifikasi cuaca, serta lima helikopter water bombing.
Di Sumatera Selatan, pembaruan 3 September mencatat sekitar 1.926,23 hektare lahan terbakar. BNPB menempatkan Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin sebagai wilayah prioritas tinggi dalam pemetaan penanganan. Sementara di Jambi, status Siaga Darurat karhutla berlaku sejak 27 April hingga 30 November 2026.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa hotspot tidak selalu identik dengan satu kejadian kebakaran. Indikasi panas dari satelit tetap memerlukan verifikasi lapangan. Karena itu, penguatan aset udara perlu berjalan bersama patroli, groundcheck, pemadaman darat, serta pencegahan pembakaran lahan.
Masyarakat di wilayah rawan kebakaran di Sumatera diminta terus mengikuti informasi pemerintah daerah, BPBD, BNPB, BMKG, serta instansi kehutanan terkait titik api dan kualitas udara. Pencegahan kebakaran sejak dini tetap menjadi langkah paling penting karena operasi pemadaman udara baru dilakukan ketika ancaman sudah berkembang di lapangan.
