MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi daerah.
Pelaksanaan tahap awal dijadwalkan pada 27, 28, dan 31 Agustus 2026.
Program tersebut selanjutnya direncanakan berlangsung rutin mulai September hingga Desember 2026 dengan frekuensi empat kali setiap bulan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara Fariz Haholongan Hutagalung menyatakan program diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Pelaksanaan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota, Perum Bulog, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, distributor, pelaku usaha pangan serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Komoditas yang disiapkan antara lain beras SPHP, beras medium dan premium, Minyak Kita, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, jagung dan ikan.
Pemprov Sumut sebelumnya juga memperketat pemantauan harga dan pasokan setelah terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk daging ayam ras.
Pemantauan dilakukan tidak hanya terhadap harga di tingkat konsumen, tetapi juga stok, jalur distribusi dan kondisi pasokan dari daerah produksi.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi kepada masyarakat.
Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk intervensi ketika harga komoditas tertentu mengalami tekanan atau ketika suatu daerah membutuhkan tambahan pasokan.
Kegiatan secara serentak juga memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten dan kota, tidak hanya di pusat perdagangan seperti Medan.
Stabilitas harga pangan memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli karena bahan makanan merupakan bagian penting dari pengeluaran rumah tangga.
Perubahan harga komoditas seperti beras, cabai, bawang, telur dan daging juga dapat berpengaruh terhadap inflasi daerah.
Pemprov Sumut menyatakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait akan terus dilakukan hingga akhir tahun.
Melalui pelaksanaan rutin tersebut, pemerintah daerah berharap ketersediaan pangan dapat tetap terjaga dan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
