BANDA ACEH — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh melaporkan hasil pemeriksaan terhadap 146 sarana pengelolaan obat hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, 129 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 17 lainnya belum memenuhi ketentuan.
Ketua Tim Inspeksi Obat BBPOM Aceh, Naila, menjelaskan bahwa objek pemeriksaan mencakup pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, serta sarana terkait lainnya. Keterangan tersebut disampaikan di Banda Aceh pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Pengawasan dilakukan untuk memeriksa kepatuhan dalam pengelolaan obat, termasuk aspek keamanan, mutu, khasiat, dan legalitas produk yang beredar pada jalur distribusi maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
BBPOM Aceh menyatakan telah menerbitkan surat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa. Bagi sarana dengan temuan ketidaksesuaian, tindak lanjut dilakukan melalui mekanisme tindakan perbaikan dan pencegahan atau Corrective and Preventive Action (CAPA).
Melalui mekanisme tersebut, pengelola sarana diminta memperbaiki temuan sekaligus mencegah masalah serupa terulang. Angka 17 sarana yang belum memenuhi ketentuan tidak dengan sendirinya berarti seluruh obat pada sarana tersebut berbahaya; rincian jenis temuan tidak disebutkan dalam informasi yang dikutip.
Untuk memperkuat pengawasan, BBPOM Aceh juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota. Koordinasi lintas instansi dinilai diperlukan agar hasil inspeksi berlanjut menjadi perbaikan tata kelola obat.
Masyarakat dapat memperhatikan legalitas obat dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi ketentuan. Hasil pengawasan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan rutin dan tindak lanjut yang terukur di seluruh rantai pelayanan kefarmasian.
Keterangan gambar unggulan: Foto arsip fasilitas farmasi untuk ilustrasi pengawasan obat; bukan dokumentasi inspeksi BBPOM Aceh periode ini.
Sumber informasi: ANTARA Aceh, 9 Oktober 2026. Penyunting: Azlan Shah.
