GEMASUMATRA.COM – Pemerintah Kota Banda Aceh menambah tiga unit mobil patroli untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH).
Penyerahan armada berlangsung di halaman Balai Kota pada Rabu, 17 September 2025, dan dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan penambahan armada menjadi bagian dari strategi memperkuat pengawasan dan penegakan peraturan daerah berbasis syariat Islam (qanun) sekaligus ketertiban umum.
Tiga kendaraan baru tersebut merupakan Hilux Rangga berwarna putih yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan operasional di lapangan.
Anggarannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2025.
Pemko menargetkan dengan armada ini, patroli rutin dapat menjangkau lebih banyak kawasan pemukiman, koridor komersial, serta titik keramaian yang selama ini sulit dipantau karena keterbatasan kendaraan.
Illiza menegaskan, pembaruan armada dilakukan untuk menjawab kendala kendaraan lama yang kurang layak pakai.
Dengan tambahan unit, Satpol PP/WH diharapkan meningkatkan intensitas patroli, termasuk pada jam-jam rawan malam hari, serta mempercepat respons penanganan aduan masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan dokumentasi kegiatan—mulai dari log patroli, hasil penertiban, hingga tindak lanjut pembinaan—agar akuntabilitas publik terjaga.
Kepala Satpol PP/WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, menyebut armada baru akan ditempatkan pada sektor-sektor prioritas dan terintegrasi dengan pola operasi harian yang mengutamakan pencegahan.
Fokusnya mencakup pengawasan pelaksanaan qanun, penertiban pelanggaran ketertiban umum, serta dukungan pengamanan kegiatan pemerintahan dan keagamaan.
Koordinasi dengan kecamatan dan gampong tetap menjadi kunci agar penertiban berjalan persuasif.
Penambahan tiga unit ini melanjutkan penguatan sarana yang sudah dimulai pada pertengahan Juli 2025 ketika Pemko meluncurkan dua mobil patroli baru untuk Satpol PP/WH.
Dengan demikian, dalam dua bulan terakhir, armada operasional bertambah lima unit.
Pemko menilai investasi pada peralatan dan kendaraan harus dibarengi peningkatan kapasitas personel, termasuk pelatihan komunikasi publik, penanganan konflik, dan prosedur pembuktian pelanggaran yang terdokumentasi rapi.
Di sisi lain, pengawasan lapangan yang lebih intensif diharapkan tetap mengedepankan pendekatan edukatif.
Pemko mendorong pelibatan tokoh masyarakat dan pengurus gampong untuk memperkuat budaya tertib sekaligus menekan potensi pelanggaran berulang.
Redaksi mencatat, Pemko juga telah menempatkan personel Satpol PP/WH di sejumlah kecamatan sebagai bagian dari program seratus hari kerja untuk mendekatkan layanan penegakan peraturan ke warga.
Redaksi akan memantau realisasi rute dan jadwal patroli harian dengan armada baru, termasuk indikator kinerja seperti jumlah aduan yang tertangani, waktu respons, dan hasil pembinaan.
Warga dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi Pemko bila menemukan gangguan ketertiban atau dugaan pelanggaran qanun di lingkungan sekitar.
