JAKARTA — Kementerian Perdagangan menyelaraskan program pengembangan ekspor untuk wilayah Jawa dan Sumatra dengan pendekatan berbasis potensi daerah. Program ini diarahkan agar dukungan pemerintah tidak bersifat seragam, tetapi menyesuaikan karakter produk, kesiapan pelaku usaha, dan kendala yang berbeda di setiap wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam Forum Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Berbasis Kewilayahan untuk Wilayah Jawa dan Sumatra yang digelar secara daring pada Kamis, 27 Agustus 2026. Forum diikuti sekitar 250 peserta dari dinas yang membidangi perdagangan dan pelaku usaha.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menyatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan sekaligus hambatan yang berbeda. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk mengenali komoditas potensial dan mendampingi pelaku usaha agar siap memasuki pasar internasional.
Kemendag menawarkan sejumlah dukungan yang dapat digunakan pelaku usaha, mulai dari informasi pasar, peningkatan kapasitas eksportir, pengembangan produk, penjajakan bisnis atau business matching, promosi dagang internasional, hingga fasilitasi akses pasar global.
Salah satu pelaku usaha Sumatra yang menyampaikan pengalaman dalam forum berasal dari sektor kopi Sumatera Selatan. Muhammad Syahrafiuddin dari PT Asya Syila Nusantara mengembangkan jaringan kopi dari Ogan Komering Ulu Selatan, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, hingga Muara Enim.
Dalam forum tersebut, pelaku usaha mendapatkan pembahasan mengenai kesiapan produk untuk pasar internasional, termasuk kualitas, standar, kontinuitas pasokan, dan akses pasar. Empat aspek tersebut menjadi penting karena kemampuan menghasilkan produk unggulan di daerah belum selalu diikuti kesiapan memasuki rantai perdagangan global.
Pelaku usaha lain berasal dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Yosefin Rosalia Wijaya dari PT Senarai Harta Indo Loka meminta agar informasi mengenai kriteria dan jadwal kurasi Trade Expo Indonesia 2026 dapat disampaikan lebih awal sehingga pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan produk.
Masukan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan eksportir daerah tidak hanya berkaitan dengan promosi. Kepastian jadwal, persyaratan, standardisasi produk, keberlanjutan pasokan, dan akses terhadap calon pembeli juga menentukan apakah produk lokal dapat masuk dan bertahan di pasar internasional.
Bagi wilayah Sumatra, pendekatan berbasis kewilayahan berpotensi relevan karena struktur komoditas antardaerah sangat berbeda. Karena itu, strategi pengembangan produk yang digunakan pada satu provinsi belum tentu tepat diterapkan tanpa penyesuaian di provinsi lainnya.
Forum koordinasi belum dengan sendirinya menjamin peningkatan ekspor. Hasil akhirnya akan bergantung pada tindak lanjut berupa pendampingan usaha, pemenuhan standar, akses pembiayaan, kontinuitas produksi, logistik, serta kemampuan mempertemukan produsen dengan pasar yang sesuai.
Kemendag menyatakan forum Jawa–Sumatra merupakan bagian dari rangkaian koordinasi berbasis wilayah. Forum serupa sebelumnya telah digelar untuk Kalimantan dan Bali–Nusa Tenggara serta Sulawesi, Papua, dan Maluku.
Bagi pemerintah daerah di Sumatra, program tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memetakan produk yang benar-benar siap ekspor dan membedakannya dari produk yang masih membutuhkan penguatan kapasitas. Pendekatan ini juga dapat membantu pemerintah memilih intervensi yang lebih tepat, mulai dari standardisasi hingga promosi.
Jika ditindaklanjuti secara konsisten, penyelarasan program pusat dan daerah dapat memperbesar peluang produk Sumatra masuk pasar global. Namun indikator keberhasilannya tetap perlu dilihat dari peningkatan eksportir aktif, perluasan negara tujuan, nilai transaksi, dan keberlanjutan ekspor setelah kegiatan promosi selesai.
Pelaku usaha daerah juga perlu membedakan antara kesiapan mengikuti pameran dengan kesiapan ekspor. Produk yang menarik secara visual belum tentu memenuhi standar teknis, sertifikasi, kapasitas produksi, atau persyaratan dokumentasi negara tujuan.
Sebaliknya, usaha yang sudah memiliki kualitas produk baik dapat tertahan apabila belum memahami informasi pasar dan mekanisme menemukan pembeli.
Karena itu, forum berbasis kewilayahan akan lebih bernilai apabila menghasilkan daftar masalah yang spesifik per daerah. Untuk sentra kopi, misalnya, isu dapat berkaitan dengan konsistensi mutu dan pasokan. Untuk produk olahan atau kreatif, tantangannya dapat berbeda, mulai dari kemasan, desain, sertifikasi, hingga perlindungan merek.
