SIMPANG EMPAT, Rabu, 22 April 2026, 08.34 WIB — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan membangun sistem peringatan dini tsunami atau early warning system di lima titik wilayah pesisir dengan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini menjadi isu penting bagi warga pesisir karena menyangkut waktu evakuasi dan keselamatan saat ancaman gempa laut terjadi.
Rencana itu muncul di tengah penguatan wacana kesiapsiagaan bencana di pesisir barat Sumatra. BMKG sebelumnya menegaskan bahwa perangkat sirene tsunami sangat penting di wilayah dengan ancaman tsunami dekat, karena waktu emas evakuasi dapat sangat singkat. Pernyataan itu disampaikan khususnya untuk konteks Kepulauan Mentawai, tetapi relevansinya juga kuat bagi kabupaten pesisir lain di Sumbar seperti Pasaman Barat.
Data titik rinci dan jadwal pemasangan belum dirinci dalam laporan awal, sehingga pengembangan proyek ini masih perlu dipantau pada tahap teknis berikutnya. Namun, keputusan membangun EWS di lima titik menunjukkan fokus pemerintah daerah bergeser dari sekadar respons bencana menuju penguatan kesiapsiagaan berbasis peringatan dini. [Menunggu verifikasi] untuk rincian lokasi pemasangan per kecamatan.
BMKG melalui Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Padang Panjang Suadi Ahadi sebelumnya menekankan urgensi sirene di daerah berisiko. “Karena Kabupaten Kepulauan Mentawai itu punya ancaman tsunami dekat ya, golden time-nya kurang dari 10 menit,” katanya. Meski kutipan itu merujuk Mentawai, substansinya menggarisbawahi pentingnya alarm peringatan dini di kawasan pesisir Sumbar.
Bagi warga pesisir, nelayan, sekolah, dan fasilitas layanan publik, keberadaan EWS dapat membantu mempercepat keputusan evakuasi saat gempa kuat dirasakan. Perangkat seperti ini bukan pengganti edukasi bencana, tetapi menjadi alat penting agar informasi bahaya bisa menjangkau warga dalam hitungan menit. Karena itu, efektivitas EWS kelak juga akan bergantung pada jalur evakuasi, latihan rutin, dan sosialisasi. Ini adalah inferensi redaksional berdasarkan fungsi EWS dan penekanan BMKG soal keterbatasan waktu evakuasi.
Langkah berikut yang patut ditunggu ialah penetapan lima titik resmi, jadwal pemasangan, serta skema uji coba bersama BPBD dan unsur masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan alat terpasang di lokasi strategis, terhubung dengan prosedur evakuasi, dan diikuti edukasi berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga pesisir Pasaman Barat.
