TAPANULI TENGAH, Kamis, 30 April 2026, 11.00 WIB — Pemprov Sumatera Utara bersama Pemkab Tapanuli Tengah membentuk tim percepatan pendataan korban bencana. Langkah ini ditujukan agar bantuan sosial, stimulan ekonomi, dan perbaikan rumah tersalur lebih cepat serta tepat sasaran.
Tim percepatan dibentuk untuk memverifikasi data korban bencana secara by name by address. Pendataan rinci menjadi syarat penting agar keluarga terdampak tidak tercecer dari program bantuan pemerintah pusat maupun daerah.
Pemprov Sumut menyebut pembentukan tim merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Togap Simangunsong melalui keterangan Pemprov Sumut menyampaikan bahwa validasi data menjadi kunci penyaluran bantuan. Sulaiman, perwakilan Pemprov Sumut, “Mendagri memerintahkan dan menyetujui Gubernur Sumut untuk membentuk tim percepatan pendataan dan verifikasi data by name by address.”
Bagi warga Tapanuli Tengah, validasi ini menentukan akses terhadap bantuan rumah rusak, dukungan ekonomi, dan pemulihan layanan dasar. Data yang tidak sinkron dapat memperlambat pencairan, sehingga warga diminta menyiapkan identitas, bukti kerusakan, dan dokumen pendukung.
BNPB mencatat Sumatera Utara berada dalam status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi selama tiga bulan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2026. Status itu menjadi dasar koordinasi lintas instansi dalam fase pemulihan.
Apa berikutnya, tim pendataan perlu membuka kanal pengaduan di tingkat desa/kelurahan agar warga dapat mengecek status data. Pemerintah daerah juga perlu mengumumkan tahapan verifikasi secara berkala supaya penerima bantuan memahami alur dan dokumen yang dibutuhkan.
