PADANG, Sabtu, 22 November 2025, 11.00 WIB — Pemerintah memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Barat tetap berjalan dan kuotanya aman hingga akhir 2025. Hingga 31 Oktober 2025, realisasi KUR di provinsi ini mencapai Rp6,46 triliun dengan 104.389 debitur, menempatkan Sumbar sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.
Secara nasional, penyaluran KUR telah menembus Rp240,09 triliun per 14 November 2025, atau sekitar 83,77% dari target plafon tahun ini sebesar Rp286,61 triliun.
Pembiayaan tersebut mengalir ke 4,07 juta pelaku UMKM dengan kredit bermasalah (NPL) tetap rendah di kisaran 2,18%. Pemerintah memproyeksikan program ini bisa mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja hingga akhir tahun.
Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, komposisi KUR di Sumbar didominasi KUR Mikro senilai Rp4,13 triliun, disusul KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar, dan KUR Penempatan PMI Rp105 juta.
Dari sisi wilayah, Kota Padang mencatat realisasi tertinggi sekitar Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan Rp828,52 miliar dan Pasaman Barat Rp602,77 miliar.
“Penyaluran KUR di Sumatera Barat dipastikan berjalan hingga akhir 2025. Kuota yang tersedia masih memadai dan menyasar terutama sektor produksi agar UMKM bisa naik kelas dan memperluas lapangan kerja,” kata Ferry dalam kegiatan monitoring dan evaluasi KUR yang digelar di Padang pekan lalu.
Bagi pelaku UMKM di Sumbar dan provinsi-provinsi lain di Sumatra, keberlanjutan KUR menjadi penting di tengah tekanan biaya produksi dan kenaikan harga bahan baku.
Akses pembiayaan dengan bunga 6% dinilai membantu pedagang kecil, petani, dan pelaku usaha olahan pangan menambah modal tanpa bergantung pada rentenir. Namun, pelaku usaha tetap diingatkan memanfaatkan KUR untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif, agar kemampuan bayar terjaga.
Ke depan, pemerintah menyiapkan kebijakan KUR 2026 dengan target pembiayaan lebih besar dan porsi sektor produksi minimal 65%, yang sejalan dengan kebutuhan Sumatra sebagai lumbung energi, pangan, dan industri berbasis sumber daya alam.
Pemerintah daerah didorong memperkuat pendampingan, termasuk pelatihan pencatatan keuangan sederhana, agar pelaku UMKM di daerah tidak hanya mudah mengakses KUR, tetapi juga mampu mengelola hutang secara sehat dan naik kelas ke pembiayaan komersial.
