Ditulis oleh Prando Razohi Purba
Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan
OPINI – Otonomi daerah merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya desentralisasi, pemerintah daerah (Pemda) tidak lagi sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat, melainkan memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Harapannya jelas: pelayanan publik menjadi lebih dekat, kebijakan lebih responsif, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam kerangka itulah konsep good governance menjadi pijakan normatif sekaligus tujuan ideal.
Namun, lebih dari dua dekade pascareformasi, pertanyaan mendasar masih relevan untuk diajukan: sejauh mana pemerintah daerah benar-benar mampu mewujudkan good governance? Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sederhana. Di satu sisi, terdapat kemajuan yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, berbagai tantangan struktural dan kultural masih menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Antara Norma dan Realitas
Secara konseptual, good governance bertumpu pada sejumlah prinsip utama, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar jargon, melainkan fondasi bagi pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Akan tetapi, dalam praktik di tingkat daerah, implementasi prinsip-prinsip tersebut kerap menghadapi kesenjangan antara norma dan realitas.
Transparansi, misalnya, masih sering dipahami sebatas formalitas administratif. Laporan keuangan dipublikasikan, tetapi sulit diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Informasi kebijakan tersedia, tetapi tidak disampaikan secara terbuka dan partisipatif. Akibatnya, ruang bagi publik untuk melakukan kontrol sosial menjadi terbatas. Dalam situasi seperti ini, transparansi kehilangan substansinya sebagai instrumen pengawasan publik.
Hal serupa juga terjadi pada aspek akuntabilitas. Mekanisme pertanggungjawaban sering kali bersifat prosedural, bukan substantif. Yang dinilai adalah kepatuhan terhadap aturan administratif, bukan dampak nyata dari kebijakan terhadap masyarakat. Padahal, akuntabilitas sejatinya menuntut pemerintah untuk tidak hanya “benar secara aturan”, tetapi juga “benar secara manfaat”.
Birokrasi yang Belum Sepenuhnya Berubah
Salah satu tantangan paling nyata dalam mewujudkan good governance di daerah adalah persoalan birokrasi. Reformasi birokrasi memang telah lama menjadi agenda nasional, tetapi implementasinya di tingkat daerah belum merata. Masih banyak ditemukan praktik birokrasi yang lambat, berbelit, dan tidak efisien.
Pelayanan publik yang seharusnya cepat dan mudah justru sering kali menjadi pengalaman yang melelahkan bagi masyarakat. Prosedur yang panjang, persyaratan yang tidak jelas, serta kurangnya kepastian waktu penyelesaian menjadi keluhan yang berulang. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah menjadi tergerus.
Lebih jauh lagi, birokrasi yang tidak efisien juga membuka ruang bagi praktik-praktik menyimpang, seperti pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Ketika sistem tidak berjalan dengan baik, maka celah untuk penyimpangan akan selalu ada. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur dan regulasi, tetapi harus menyentuh aspek budaya kerja dan integritas aparatur.
Kualitas Sumber Daya Manusia
Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur menjadi faktor penentu dalam keberhasilan good governance. Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas SDM aparatur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, kurangnya profesionalisme, serta minimnya inovasi dalam pelayanan publik. Dalam beberapa kasus, penempatan jabatan belum sepenuhnya berbasis merit system, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan politik atau kepentingan tertentu.
Kondisi ini tentu menghambat terciptanya birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Tanpa SDM yang berkualitas, berbagai kebijakan dan program yang dirancang dengan baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara optimal.
Intervensi Politik dan Lemahnya Independensi
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kuatnya intervensi politik dalam birokrasi daerah. Dalam sistem demokrasi, politik memang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan. Namun, ketika kepentingan politik terlalu dominan, maka profesionalitas birokrasi menjadi korban.
Tidak jarang, kebijakan publik di tingkat daerah lebih didorong oleh pertimbangan politik jangka pendek daripada kebutuhan masyarakat jangka panjang. Program-program yang populis lebih diutamakan, sementara kebijakan strategis yang membutuhkan waktu dan konsistensi justru terabaikan. Selain itu, praktik politisasi jabatan juga masih terjadi, yang berdampak pada menurunnya independensi dan netralitas aparatur.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka sulit mengharapkan terwujudnya good governance yang berlandaskan prinsip keadilan dan kepentingan publik.
Partisipasi Publik yang Masih Terbatas
Salah satu pilar utama good governance adalah partisipasi masyarakat. Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang pemerintah yang bekerja untuk rakyat, tetapi juga bersama rakyat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik di tingkat daerah masih belum optimal.
Forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), misalnya, sering kali hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak signifikan terhadap kebijakan. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi, dan proses pengambilan keputusan masih cenderung elitis.
Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Tanpa partisipasi yang bermakna, maka kebijakan publik berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.
Komitmen dan Konsistensi
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki pilihan selain melakukan pembenahan secara serius dan berkelanjutan. Good governance bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam waktu singkat, melainkan proses panjang yang membutuhkan komitmen dan konsistensi.
Pertama, penguatan transparansi harus dilakukan secara substantif, bukan sekadar formalitas. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk membuka akses informasi publik secara lebih luas dan mudah.
Kedua, reformasi birokrasi harus difokuskan pada perubahan budaya kerja, peningkatan integritas, dan penerapan sistem merit secara konsisten. Aparatur harus ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan kedekatan atau kepentingan politik.
Ketiga, peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta sistem evaluasi kinerja yang objektif, perlu diterapkan untuk mendorong profesionalisme aparatur.
Keempat, partisipasi publik harus diperkuat melalui mekanisme yang inklusif dan bermakna. Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, serta memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan good governance di tingkat daerah sangat bergantung pada kemauan politik (political will) dan integritas para pemimpin daerah. Tanpa komitmen yang kuat, berbagai upaya reformasi hanya akan berhenti pada tataran wacana.
Pemerintah daerah harus menyadari bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun melalui retorika, melainkan melalui kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika pemerintah mampu menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif, maka di situlah good governance menemukan maknanya yang sesungguhnya.
