BIREUEN, Minggu, 19 April 2026, 10.30 WIB — Pembangunan hunian tetap bagi penyintas banjir di Kabupaten Bireuen mulai berjalan di sejumlah desa terdampak. Pemerintah Kabupaten Bireuen menyatakan pembangunan tahap awal dikerjakan BNPB dan pihak swasta, dengan fokus mempercepat kepastian tempat tinggal bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.
Juru bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen Muhajir Juli menyebut BNPB mulai membangun huntap di Desa Kuala Ceurape, Bugeng, Alue Bayeu Utang, Kapa, Balee Panah, dan Paya Cut. Hingga data yang dihimpun per 12 April 2026, BNPB mengerjakan 20 unit di Kuala Ceurape, 10 unit di Bugeng, satu unit di Alue Bayeu Utang, 17 unit di Balee Panah, serta dua unit relokasi milik warga Kuala Ceurape di Alue Kuta dan Desa Kapa.
“Pembangunan huntap tahap I dilakukan secara bertahap baik oleh BNPB maupun oleh pihak swasta yang telah menyampaikan komitmennya kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen,” kata Muhajir Juli. Ia juga menyebut total huntap yang mulai dan sedang dalam proses pembangunan di Bireuen mencapai 152 unit. Rinciannya termasuk 60 unit dari PT Blang Keutumba, 45 unit dari DT Peduli, dan tujuh unit dari PT Takabeya Perkasa Group.
Bagi warga Bireuen, dimulainya pembangunan huntap menjadi fase penting setelah berbulan-bulan berada dalam situasi pemulihan pascabencana. Ketersediaan hunian permanen akan memengaruhi banyak hal sekaligus, mulai dari kepastian alamat keluarga, akses pendidikan anak, aktivitas ekonomi rumah tangga, hingga pemulihan psikologis warga yang terdampak. Permintaan percepatan pembangunan sebelumnya juga sudah disuarakan oleh penyintas di beberapa gampong.
Konteks ini penting karena Bireuen termasuk salah satu wilayah Aceh yang terdampak besar dalam rangkaian bencana hidrometeorologi akhir 2025 hingga awal 2026. Pada fase sebelumnya, proses verifikasi rumah terdampak dan skema pembangunan huntap sempat menjadi perhatian karena menyangkut penentuan lokasi, status lahan, dan percepatan data keluarga penerima.
Langkah berikutnya yang paling dinanti warga adalah kejelasan target penyelesaian unit, pembagian berdasarkan penerima, dan kesiapan prasarana dasar di lokasi huntap, seperti jalan lingkungan, air bersih, serta sanitasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengawasan mutu bangunan berjalan ketat agar rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan tahan terhadap risiko bencana setempat.
