SIMEULUE – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue bersama Kelompok Masyarakat Pengawas Desa Ujung Tinggi melaksanakan patroli laut di sekitar perairan Kecamatan Simeulue Timur. Kegiatan tersebut melibatkan unsur masyarakat dan Panglima Laot sebagai langkah pencegahan terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut.
Patroli difokuskan di kawasan Lhok Ujung Tinggi dan perairan sekitarnya. Wilayah tersebut menjadi ruang aktivitas nelayan sekaligus bagian dari sumber daya pesisir yang perlu dijaga agar tetap produktif dalam jangka panjang.
Kepala DKP Simeulue, Supriman Juliansyah, menjelaskan bahwa pengawasan laut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Keterlibatan kelompok masyarakat dinilai penting karena warga pesisir mengetahui kondisi perairan dan dapat lebih cepat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa.
Pokmaswas berperan sebagai mitra pengawasan berbasis masyarakat. Kelompok ini bukan pengganti aparat penegak hukum, tetapi dapat membantu melakukan pengamatan, menyampaikan informasi awal, serta membangun kesadaran mengenai praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
Keterlibatan Panglima Laot memberi dimensi adat dalam kegiatan tersebut. Lembaga adat laut di Aceh memiliki kedekatan dengan kehidupan nelayan dan dapat membantu menyampaikan aturan serta tanggung jawab bersama dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat pesisir.
Dalam keterangan yang dipublikasikan, patroli diposisikan sebagai kegiatan pencegahan. Tidak disebutkan adanya penangkapan, penyitaan alat tangkap, atau temuan pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Karena itu, patroli tidak tepat diberitakan seolah-olah telah terjadi penindakan terhadap pelaku tertentu.
Nelayan setempat menyatakan dukungan agar kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan. Patroli rutin dinilai dapat mempersempit ruang bagi penggunaan alat tangkap merusak sekaligus meningkatkan rasa aman bagi nelayan yang mematuhi ketentuan.
Pengawasan laut berbasis masyarakat memiliki keunggulan karena dapat berlangsung dekat dengan lokasi aktivitas. Namun, keberhasilannya tetap memerlukan jalur pelaporan yang jelas. Temuan masyarakat harus diteruskan kepada instansi berwenang agar pemeriksaan dan penindakan dilakukan sesuai hukum.
Pencatatan rute patroli, waktu kegiatan, kondisi perairan, serta jenis temuan juga penting. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan kawasan yang lebih rentan dan menghindari patroli yang hanya bersifat seremonial.
Perairan yang sehat berkaitan langsung dengan keberlanjutan penghasilan masyarakat Simeulue. Kerusakan terumbu, penggunaan bahan berbahaya, atau eksploitasi yang tidak terkendali dapat mengurangi hasil tangkapan dan memperbesar biaya melaut.
Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat karena itu perlu diikuti edukasi bagi nelayan, dukungan alat keselamatan, serta mekanisme pengaduan yang mudah digunakan. Tujuan akhirnya bukan semata-mata menemukan pelanggaran, melainkan memastikan sumber daya laut tetap dapat dimanfaatkan secara adil oleh generasi berikutnya.
